Breaking News:

Berita Kabupaten Malang

Kabupaten Malang Masuk PPKM Level 2, Kapolres AKBP R Bagoes Wibisono Minta Masyarakat Tak Jemawa

Kapolres Malang, AKBP R Bagoes Wibisono meminta masyarakat tak jemawa menanggapi penurunan level PPKM wilayah Kabupaten Malang menjadi PPKM Level 2.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Erwin Wicaksono
Kapolres Malang, AKBP R Bagoes Wibisono, 2021. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kapolres Malang, AKBP R Bagoes Wibisono meminta masyarakat tak jemawa menanggapi penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Kabupaten Malang.

"Akan tetapi kita semua tidak boleh euforia dengan turunnya level 2 ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan pembatasan-pembatasan, kita juga harus tetap ikhtiar. Jangan sampai kita ada gelombang ketiga Covid-19," ujar Bagoes ketika dikonfirmasi, Selasa (9/11/2021).

Kata Bagoes, penurunan level PPKM merupakan imbas keberhasilan Forkopimda Kabupaten Malang, dalam program percepatan vaksinasi Covid-19.

Kini, capaian vaksinasi di Kabupaten Malang diklaim telah mencapai lebih dari 70 persen.

"Berdasarkan Inmendagri nomor 57 kemarin, bahwa Kabupaten Malang sudah turun ke PPKM Level 2. Ini tak lepas dari peran serta masyarakat dalam program percepatan vaksinasi, sehingga capaian vaksin dosis pertama sudah mencapai 70 persen lebih. Kemudian untuk lansia juga sudah melebihi 50 persen atau sudah hampir 60 persen" bebernya.

Kendati pembukaan tempat-tempat wisata sudah direstui, Bagoes menyatakan pihaknya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Malang akan melakukan patroli protokol kesehatan di tempat-tempat wisata.

Baca juga: 10 Rumah Rusak Akibat Diterjang Banjir, Warga Jodipan Malang Butuh Bantuan Material

"Ada tim yang sudah disiapkan, gabungan dari Tim Covid-19 kabupaten dan kecamatan. Tim gabungan nantinya akan melakukan pemantauan di semua tempat wisata," tutur mantan Kapolres Madiun ini.

Bila tempat wisata tersebut belum terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, maka aparat akan mengambil sikap.

"Jika di tempat wisata tersebut belum ada scan barcode aplikasi PeduliLindungi, tidak melaksanakan aturan prokes yang benar, dan belum terdaftar perizinannya, maka akan kami ambil tindakan sesuai aturan yang berlaku," tutup alumni Akpol tahun 2000 ini.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved