Breaking News:

Berita Jatim

Usulan UMP Jawa Timur 2022 Sudah Diajukan ke Gubernur, Direkomendasikan Naik Rp 22.700

Usulan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur 2022 sudah diajukan ke gubernur Khofifah, direkomendasikan naik Rp 22.700.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Fatimatuz Zahroh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dalam pekan ini.  

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 dalam pekan ini. 

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Himawan Estu Bagijo yang juga sekaligus Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, mengatakan, sidang dewan pengupahan telah dilakukan akhir pekan lalu. 

Sidang dewan pengupahan yang melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah provinsi, unsur pekerja dan unsur pengusaha, telah menghasilkan usulan dan rekomendasi besaran UMP Jawa Timur 2022 untuk diajukan pada Gubernur Khofifah. 

"Kami sudah bersidang pada Jumat yang lalu, dengan dibuka oleh ketua Dewan Pengupahan Provinsi. Dan dalam sidang itu disampaikan sejumlah data oleh petugas dari BPS rumusan mulai angka inflasi yoy, jumlah rata-rata keluarga yang bekerja dan elemen data yang dibutuhkan yang lain," kata Himawan, Senin (15/11/2021).

Sedangkan dari Disnakertrans Jatim setelah mendapatkan data dari BPS dan juga berdasarkan rakor dengan kementerian yang dilakukan beberapa kali, dan ditambahkan rumusan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka didapatkan angka untuk nominal usulan UMP Jawa Timur 2022.

"Diperoleh atau ditemukan kenaikan sekitar Rp 22.700 sekian untuk UMP tahun 2022. Berdasarkan itu, maka dari sidang Dewan Pengupahan diusulkan ke gubernur kenaikan UMP dari 1.868.777 ditambah Rp 22.700, maka menjadi Rp 1.891.477 sekian, hampir 2 juta," tegas Himawan. 

Lebih lanjut dalam sidang dewan pengupahan tersebut, memang diwarnai tidak setuju untuk kenaikan UMK dari kalangan pekerja. Disampaikan Himawan, unsur pekerja meminta atau mengusulkan agar UMP Jatim tahun mendatang naik sekitar Rp 300 ribu. 

Baca juga: Tuntut Upah, Puluhan Pekerja Pabrik Sepatu-Sandal Kawal Persidangan di PHI Gresik 

"Ini kan usulan, jadi ya semua kita arsipkan di situ. Kita juga tanyakan dasarnya. Argumennya pertama untuk kenaikan Rp 300 ribu itu pertama mereka merasa adalah yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19. Maka butuh tambahan dari penghasilan," tegas Himawan. 

Argumen mereka yang kedua, menurut mereka dasar untuk penentuan pengupahan seharusnya tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 

Menurut mereka PP tersebut dianggap mengabaikan sejumlah metode. Seperti belanja, keluarga yang bekerja, dan mereka menganggap bahwa hasil survei BPS menurut mereka bukan dasar menentukan upah. Dalam persepsi mereka dalam penentuan pengupahan tetap berpikir tetap harus mengedepankan faktor kebutuhan hidup layak.

"Sedangkan dari unsur pengusaha mereka setuju dengan kenaikan UMP sebesar Rp 22.700 itu. Semua sudah kami laporkan ke gubernur dalam bentuk berita acara sidang pengupahan," tegas Himawan. 

Ditegaskannya, gubernur paling lambat akan menentukan UMP tahun 2022 pada tanggal 19 November 2021 mendatang. Sebab seharusnya memang tanggal 20 November 2021, namun karena bertepatan hari Sabtu maka pengumuman dilakukan sehari sebelumnya. 

"Kita belum tahu keputusannya UMP-nya berapa, yang jelas berita acara sudah kami sampaikan. Berita acara itu kita tanda tangani bersama-sama semua unsur," pungkas Himawan. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved