Berita Jatim

Audiensi dengan SPSI, Pemprov Belum Putuskan UMP Jawa Timur 2022, Masih Akan Konsultasi ke Pusat

Pemprov Jatim belum memutuskan UMP Jawa Timur 2022, masih akan konsultasi ke pusat. Gubernur Khofifah mengupayakan angkanya bisa naik.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Fatimatuz Zahroh
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo saat diwawancarai usai audiensi bersama SPSI dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, terkait UMP Jawa Timur 2022, Rabu (17/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengundang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur dalam audiensi di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (17/11/2021).

Audiensi tersebut dilakukan terkait jelang penentuan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang harus ditentukan maksimal pada tanggal 20 November 2021 mendatang.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo dan juga jajaran terkait.

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam dengan membahas rekomendasi usulan UMP Jawa Timur 2022 dari hasil Rakor Dewan Pengupahan Jawa Timur pada pekan lalu yang sudah disampaikan ke gubernur.

Poin terpentingnya adalah usulan kenaikan UMP Jawa Timur 2022 diusulkan senilai Rp 22.700. Di mana usulan tersebut diwarnai tidak setuju dari kalangan pekerja, yang mengusulkan kenaikan UMP sebesar sekitar Rp 200 ribu.

Kadisnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, hasil audiensi hari ini belum mendapatkan titik temu berapa UMP Jawa Timur 2022.

Pasalnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa masih ingin menemukan titik tengah agar kenaikan UMP tahun depan bisa lebih tinggi dari Rp 22.700.

"Hari ini belum memutuskan untuk besaran UMP-nya. Karena ibu ingin berkonsultasi ulang, argumentasi yang disampaikan adalah jika UMP kita naik Rp 22.700, maka belum membuat UMK naik dan beliau minta agar kami konsultasi ulang apa masih diperkenankan kita diberi kesempatan untuk menaikan UMP sampai Rp 100 ribu," tegas Himawan Estu Bagijo.

Baca juga: Usulan UMP Jawa Timur 2022 Sudah Diajukan ke Gubernur, Direkomendasikan Naik Rp 22.700

Disnakertrans diminta untuk konsultasi ulang dengan Kemenajer. Selain itu juga berkonsultasi ke Menkopolhukam. Hal ini penting agar bisa menentukan besaran UMP yang harus diumumkan pekan ini.

"Artinya audiensi hari ini masih pada merespons usulan kawan-kawan dari pekerja yang ingin naik sampai Rp 200 ribu, tapi ibu gubernur mengupayakan agar bisa naik setidaknya Rp 100 ribu," tegas Himawan Estu Bagijo.

Sementata itu, Ketua SPSI Jawa Timur, A Fauzi mengatakan, di audiensi kali ini, mereka kembali menyampaikan usulan UMP Jawa Timur 2022 sesuai rekomendasi dari kalangan pekerja.

"Tetap kami menyampaikan ke ibu gubernur sebagai penentu UMP dan UMK di Jatim, kami menyampaikan bahwa kami berharap penentuan UMP dan UMK tetap berstandarkan pada PP 78 tahun 2015 dan Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Fauzi.

Di mana sesuau aturan tersebut besaran UMP maupun UMP kenaikannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Poin kedua, dikatakan Fauzi, karena Undang-undang Cipta Kerja masih dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), maka ia meminta penentuan UMK tidak berdasarkan aturan itu.

"UMP di Jatim masih di antara yang terendah di seluruh Indonesia, walau UMP ini hanya syarat belaka, dan meski UMP ini hanya sekitar 10 hari sebelum digedok UMK, tetapi ini namanya gengsi, masalah nama besar Jawa Timur, tidak pantas dong kalau UMP di Jatim di bawah Rp 2 juta," tegasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved