Breaking News:

Berita Jatim

Dokumen KUA-PPAS Baru Diserahkan Awal November, Waktu Gedok APBD Jatim 2022 Belum Diketahui

Dokumen KUA-PPAS baru diserahkan pada awal November 2021, waktu gedok APBD Jatim 2022 masih belum diketahui.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Ilustrasi rapat paripurna DPRD Jatim - Dokumen KUA-PPAS Baru Diserahkan Awal November, Waktu Gedok APBD Jatim 2022 Belum Diketahui 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2022 tampaknya belum dapat dipastikan. 

Sebab, dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru disetor pemprov, pembahasan pun belum dilakukan.  

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan, dokumen tersebut baru diterima dewan pada tanggal 5 November 2021 lalu.

Saat ini, kata Kusnadi, berkas tersebut tengah dicermati oleh unsur fraksi dan komisi. 

"Saya minta mereka untuk membahasnya mendiskusikannya, kemudian nanti mungkin ada masukan-masukan sebelum itu dibahas lebih lanjut," kata Kusnadi di Surabaya, Rabu (17/11/2021).

Menurut Kusnadi, perihal APBD Jatim 2022, sebenarnya sempat ada permintaan untuk bisa digedok pada 10 November sebagaimana tradisi yang selama ini dilakukan. 

Pemprov mengajukan surat tersebut meminta kepada legislatif agar gedok bisa dilakukan di tanggal bersejarah, Hari Pahlawan.

Namun, kata Kusnadi, surat tersebut tidak dilengkapi dokumen yang menjadi penunjang. Baru pada tanggal 5 November, dewan disodori dokumen KUA-PPAS. 

Baca juga: Lakukan Penghematan, Pemkab Trenggalek Pangkas Anggaran Makan dan Minum di APBD 2022

"Padahal kami begitu selesai P-APBD sudah minta segera masukkan KUA-PPAS, kita berharap tanggal 10 November bisa mengesahkan APBD, tapi baru kemarin tanggal 5, masak tanggal 10 disahkan," ujarnya. 

Kusnadi mengungkapkan, setiap proses tahapan tersebut juga bergantung pada Pemprov Jatim. Sebab, pembahasan nantinya bergantung pada efektivitas. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengungkapkan, sekalipun pengajuan dokumen sempat molor, pihaknya berusaha untuk tetap optimal melakukan tahapan pembahasan. 

"Kita akan berusaha pengesahan di tahun ini. Jangan sampai melewati tahun ini. Akan tetapi APBD itu persetujuan bersama. Semuanya sangat tergantung pada dinamika pembahasan di lembaga legislatif," ungkap politisi Gerindra itu. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved