Breaking News:

Berita Malang

Ratusan Kursi Jabatan Masih Kosong, Pemkab Malang Terbantu Tenaga Kontrak

Kekosongan jabatan eselon II dan IV terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang. Selain pejabat eselon, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kab

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Ndaru Wijayanto
Tribun Jatim/Erwin
ASN di Pemkab Malang. Kekosongan jabatan eselon II dan IV terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang. Selain pejabat eselon, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Malang juga belum ideal. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kekosongan jabatan eselon II dan IV terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang. Selain pejabat eselon, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Malang juga belum ideal.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menerangkan, saat ini ada ratusan kursi jabatan eselon III dan IV yang masih kosong.

Ketersediaan jumlah ASN masih kurang jadi alasan. Sehingga pihaknya kesulitan mengisi kekosongan kursi tersebut.

”Kekosongan terjadi di posisi pejabat-pejabat yang ada di kecamatan. Setingkat kasi atau eselon IV a dan Eselon IV b itu rata-rata dalam satu kecamatan hanya ada 2 sampai 3 jiwa. Jadi ada 3 – 4 jabatan yang kosong di kecamatan,” beber Wahyu ketika dikonfirmasi.

Baca juga: Gagal Ngerem, Truk Besar Melaju Tak Terkendali di Simpang Tiga Garuda Singosari Malang

Wahyu mengatakan pihaknya tak tinggal diam. Pemkab Malang kerap mengajukan permohonan penambahan kuota ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada seleksi CPNS tahun 2021 ini, kuota yang diberikan untuk Pemkab Malang sebanyak 2.560 kursi. Namun didominasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara yang ASN hanya 354 jiwa. Selebihnya, sebanyak 2.206 jiwa masuk PPPK.

Baca juga: Geger Truk Muatan Gas Menyembur di Bangkalan, Salah Penanganan Bisa Meledak hingga Radius 5 Km

Kini ada 11 kursi jabatan eselon II yang masih kosong. Sementara ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Beberapa dinas yang kosong di antaranya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo).

Selain itu, ada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil), dinas lingkungan hidup (DLH), dan beberapa PD lain di Pemkab Malang.

"Alhasil untuk kekurangan ASN kami banyak terbantu oleh tenaga kontrak untuk bisa mencukupi kebutuhan tersebut," tutupnya.

Baca juga: Alasan PKL Belum Boleh Berdagang di Dalam Area Stadion Kanjuruhan Malang

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved