Breaking News:

Berita Nganjuk

Menteri Sosial Risma Minta BPNT di Nganjuk yang Belum Terbayar sejak Juli-Oktober Segera Dicairkan

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Nganjuk yang belum terbayar sejak Juli-Oktober segera dicairkan.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Menteri Sosial, Tri Rismaharini didampingi Sekda Kabupaten Nganjuk, M Yasin dalam pencocokan data bansos di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (21/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Bank penyalur bantuan sosial dari Kementerian Sosial diberikan waktu hingga 22 November 2021 untuk merealisasikan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai.

Pasalnya, apabila penyaluran BPNT dari bulan Juli hingga September ditambah Oktober belum selesai, maka akan bisa mempengaruhi pencairan bantuan di bulan November 2021 yang nantinya akan ada bonus dua bulan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, di Kabupaten Nganjuk sendiri dari data yang ada, terdapat 5.792 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima BPNT. Jumlah tersebut cukup besar sehingga mendapat perhatian dari Kemensos.

"Kami minta Senin besok itu harus clear, silakan BRI atau bank penyalur lainnya dan pemda masing-masing berkoordinasi dalam pencairan BPNT tersebut. Dan karena waktu sempit, maka kami minta itu dicairkan tunai, kalau diwujudkan barang cukup banyak, sehingga tidak mungkin selesai besok," kata Risma panggilan Tri Rismaharini dalam pertemuan pencocokan data bansos di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (21/11/2021).

Dikatakan Risma, dalam pencairan BPNT tersebut, semua KPM harus didatangkan di suatu tempat. Di mana KPM tersebut harus menerima langsung yang menjadi haknya dari bulan Juli hingga September ditambah Oktober. Dengan demikian, penyaluran BPNT kepada KPM bisa dilakukan dan diselesaikan dalam sehari.

"Kalau tidak begitu, akan banyak waktu lagi untuk prosesnya. Silakan dilakukan pencairan BPNT langsung berupa uang kepada KPM," ucap Risma.

Memang, diakui Risma, dari persoalan yang menjadi kendala pencairan BPNT di Kabupaten Nganjuk dikarenakan sebagian KPM belum menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dengan demikian pencairan dana BPNT menjadi terhambat dari bank penyalur program bantuan.

Baca juga: Mensos Risma Adopsi Command Center 112 Milik Pemkot Surabaya untuk Diterapkan di Kemensos

"Maka dari itu, kami minta bank penyalur juga segera memproses KPS tersebut dan bisa diserahkan ke KPM," ujar Risma.

Selain itu, tambah Risma, adanya KPM yang meninggal dunia harus segera dilakukan update pendataan. Di mana kalau KPM yang meninggal tersebut kondisi ahli waris masih kurang mampu, maka KPM bisa langsung dialihkan ke ahli warisnya.

"Tetapi kalau ahli waris dari KPM yang meninggal dunia dinilai telah mampu ya tidak perlu lagi mendapat bantuan sosial dong," tutur Risma.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved