Menpan RB Tjahjo Kumolo Sentil Pemprov Jawa Timur yang Serapan Anggarannya Rendah: Tolong Dipercepat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mendorong Pemprov Jawa Timur dan daerah lain untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2021.

Tjahjo Kumolo mengatakan, secara nasional serapan anggaran masih rendah yaitu di angka 59 persen.

Padahal, tahun anggaran 2021 tinggal tersisa kurang dari dua bulan lagi.

Hal tersebut, lanjut Tjahjo Kumolo, sempat dikeluhkan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Penyerapan anggaran Jawa Timur masih rendah. Secara nasional masih 59 persen penyerapan anggaran ini, tolong ini dipercepat," kata Tjahjo Kumolo saat ditemui di Pendopo Muda Graha, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (24/11/2021).

Tjahjo Kumolo sendiri mengakui memang ada kelemahan dalam sistem penganggaran, di mana tidak adanya evaluasi di setiap tahunnya.

"Setiap tahun kita tidak pernah mengevaluasi anggaran, tahu-tahu sudah masuk anggaran tahun selanjutnya," jelas Tjahjo Kumolo.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengatakan, Pemprov Jawa Timur telah melakukan percepatan-percepatan penyerapan anggaran tahun 2021.

Emil Dardak menyebut, dibandingkan tahun sebelumnya (YoY) serapan anggaran Pemprov Jawa Timur tahun ini sudah lebih baik.

Baca juga: Begini Reaksi Menpan RB Tjahjo Kumolo Menanggapi Usulan Susi Pudjiastuti Soal Restrukturisasi PNS

"Kita optimistis bisa lebih baik, seperti tahun lalu saja serapan (Pemprov Jawa Timur) bagus dan Silpanya tidak terlalu besar," kata Emil Dardak.

Namun begitu, Emil Dardak tak memungkiri ada sektor-sektor yang harus dibenahi untuk mempercepat pencairan anggaran.

"Kita kawal apakah pengadaan lancar atau tidak, pelaksanaan di lapangan terhambat atau tidak, kalau semua lancar insyaallah (serapan anggaran) lancar," terang Emil Dardak.

Lebih lanjut, Emil Dardak memaparkan, dalam pelaksanaan anggaran di lapangan memang ada tendensi serapan proyek dari sisi rekanan yang kurang optimal.

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 (virus Corona) sedikit banyak juga mempengaruhi kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat jadi sulit terlaksana, karena harus dilakukan verifikasi lapangan.

"Pernah satu kantor lockdown karena banyak yang terkena Covid-19. Harus diakui menjadi faktor penghambat pelaksanaan di lapangan," kata mantan Bupati Trenggalek ini.

"Tapi insyaallah ada respons yang dilakukan untuk memperlancar penyerapan anggaran ini," pungkasnya.