Breaking News:

Berita Jatim

Tolak Kenaikan UMP Jawa Timur, Buruh Akan Demo Selama 4 Hari

Sejumlah federasi buruh yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, melakukan persiapan aksi unjuk rasa besar selama

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Januar

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah federasi buruh yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur, melakukan persiapan aksi unjuk rasa besar selama empat hari pada Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa.

Tindakan tersebut merupakan sikap kekecewaan pekerja Jawa Timur terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2022. Hal tersebut diutarakan dalam konferensi pers di Sidoarjo, Rabu sore (24/11/2021).

Juru Bicara Gasper Jawa Timur, Jazuli, mengatakan, unjuk rasa itu akan menyasar dua titik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Grahadi terkait penolakan kenaikan upah yang telah ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

"Kami akan menuntut kebijakan pemerintah menetapkan upah seadil adilnya, tidak menetapkan upah secara sepihak, tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan apa yang menjadi usulan kami," ujarnya 

Baca juga: Pastikan UMK Kabupaten Madiun Tahun 2022 Naik, Kaji Mbing Akomodasi Pengusaha dan Pekerja

Ia menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan diskusi dengan gubernur yang difasilitasi oleh Kapolda dan Pangdam. Hal tersebut, kata Jazuli, membuktikan buruh bukan hanya gemar aksi atau senang demonstrasi.

"Tapi kalau memang audiensi tidak ada titik temu, maka aksi jadi pilihan terakhir. Kenaikan 13 persen didasarkan pada aturan. Pertama memang undang undang menjelaskan kenaikan upah buruh didasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi," jelasnya.

"Dari tahun 2021 kenaikan 7,01 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sekitar 5 persen, artinya mencapai 13  persen. Sementara pemerintah menaikan 1 persen, ini tidak adil karena yang digunakan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi tahun tahun sebelumnya.Jadi tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup pada tahun depan," lanjutnya.

Menurutnya, gubernur jelas tunduk pada  peraturan pemerintah pusat. Padahal secara realitas, kalau dirupiahkan menjadi Rp 700 perak. Baginya, tidak setara dengan jam kerja buruh selama 45 jam selama satu minggu. 

"Sebagai pemimpin yang baik wajib memperhatikan aspirasi masyarakat bukan hanya kepada perintah atasan," tandasnya.

Kumpulan berita Surabaya terkini
 

--

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved