Breaking News:

Berita Tuban

Mediasi Buruh dan Bupati Aditya Halindra Faridzky Terkait UMK Tuban 2022 Tak Capai Titik Temu

Mediasi yang dilakukan buruh dan Bupati Aditya Halindra Faridzky terkait kenaikan UMK Tuban 2022 tidak mencapai titik temu.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/M Sudarsono
Aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Ronggolawe, melakukan audiensi dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, terkait kenaikan UMK Tuban 2022, Jumat (26/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Aliansi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Ronggolawe, melakukan audiensi dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, terkait kenaikan UMK Tuban 2022.

Para buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), SPN dan Saburmusi, masih getol menolak kenaikan UMK Tuban 2022 yang sudah diplenokan Dewan Pengupahan Tuban.

Hasil kenaikan Rp 6.990 itupun sudah disampaikan ke Pemprov Jawa Timur.

"Hasil mediasi yang dimotori bupati tidak menemui titik temu," kata Ketua FSPMI Cabang Tuban, Duraji usai audiensi di Kantor Pemkab Tuban, Jumat (26/11/2021).

Ia menjelaskan, semua berkutat pada rekomendasi yang sudah dikirimkan ke gubernur. Tidak ada iktikad mencari solusi terbaik bagi masyarakat Tuban.

Bahkan, pembahasan sempat alot saat ada perbedaan pendapat terkait putusan MK UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat, beserta turunannya.

Aditya Halindra Faridzky menyampaikan akan menunggu surat pencabutan terkait PP 36 2021 tentang upah tersebut.

"Tidak ada iktikad mencari solusi terbaik bagi buruh di Tuban, jadi tidak ada titik temu dalam pertemuan," bebernya.

Baca juga: DPRD dan Pemkab Buka Suara Terkait Aksi Buruh yang Tolak Kenaikan UMK Tuban 2022 Rp 6.990

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban, Endah Nurul Qomariyati menyatakan, tadi dilakukan diskusi terkait aspirasi buruh.

Sampai saat ini Pemkab Tuban memang masih berpegangan pada PP 36 2021 tentang pengupahan.

"Beliau (bupati Aditya Halindra Faridzky) berjanji, jika segera keluar perbaikannya, apakah teman-teman buruh atau Pemkab Tuban yang dapat lebih dulu, maka segera memberi tahu untuk ditindaklanjuti," ujar Endah Nurul Qomariyati.

Selanjutnya, dewan pengupahan akan melakukan pleno kembali, itu yang terkait putusan MK tentang cipta kerja.

"Jadi untuk sementara sambil menunggu perkembangan, yang kenaikan UMK kemarin kan sudah dikirim ke gubernur," pungkasnya seusai audiensi.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved