Breaking News:

Berita Kabupaten Mojokerto

Pemkab Mojokerto Optimalkan Dana BK untuk Bangun Infrastruktur Desa, Ikfina Fahmawati: Jauhi KKN

Pemkab Mojokerto mengoptimalkan dana BK untuk membangun infrastruktur desa, Bupati Ikfina Fahmawati: Jauhi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Mohammad Romadoni
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyerahkan secara simbolis dana BK untuk desa di Pendopo Graha Majatama, Sabtu (27/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengoptimalkan dana BK untuk desa-desa, guna membangun infrastruktur desa dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Setidaknya, ada 139 desa yang memperoleh dana BK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kini mencapai 75 persen, dan diperkirakan rampung akhir November 2021.

“Pelaksanaan BK desa dimaksimalkan untuk 139 desa dengan 146 kegiatan dari anggaran APBD Rp 51 miliar kini mencapai 75 persen," ungkap Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, Sabtu (27/11/2021).

Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan, dana BK dari 99 desa dan 104 kegiatan dicover anggaran (P-APBD) senilai Rp 28 miliar. Dimanfaatkan untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, penunjang wisata desa, pipanisasi air bersih, finishing pendopo dan finishing gedung serbaguna.

Sedangkan, dana BK dari anggaran APBD digunakan untuk balai desa, kantor desa, Ponkesdes, ruang terbuka hijau, wisata desa, pujasera, pagar Majapahit dan gedung serbaguna.

"Dana BK desa digunakan untuk program pemerataan dan percepatan pembangunan dan pertama kalinya ada BK desa dari anggaran P-APBD,” jelasnya.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menegaskan, pemdes setempat dapat mengelola dana BK secara baik dan melibatkan Inspektorat dan penegak hukum sebagai pengawasan.

Baca juga: Kades di Kabupaten Malang Ditangkap, Diduga Selewengkan Dana Desa Ratusan Juta

Dia juga menekankan pengolahan dana BK transparan dan bebas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

“Saya minta komitmen semua agar menjauhi KKN, kami akan terus melakukan monitoring pelaksanaan BK desa dengan pendampingan agar tidak terjadi masalah, semuanya transparan dan akuntabel," pungkas Ikfina Fahmawati.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved