Breaking News:

Berita Madiun

Mou dengan Perhutani, Bupati Kaji Mbing: Masyarakat Kabupaten Madiun Lebih Aman Kelola Hutan

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggir hutan, Pemkab Madiun menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani, Rabu (22/12/2021).

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.COM/RAHADIAN BAGUS
Bupati Madiun, Ahmad Dawami atau Kaji Mbing, 2021. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggir hutan, Pemkab Madiun menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani, Rabu (22/12/2021).

Dalam MoU tersebut, kedua pihak sepakat untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan usaha terpadu wisata khususnya di kawasan hutan.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan MoU tersebut cakupannya sangat luas namun pengelolaan berbentuk apapun prinsipnya adalah menjaga hutan tetap lestari.

"Bentuk pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya sektor wisata tapi semua aktivitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan kita payungi (secara hukum) menjadi legal," jelas Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami ditemui di Pendopo Muda Graha, Rabu (22/12/2021).

Belajar dari pengalaman pada tahun 2019, masalah banjir tidak bisa diselesaikan hanya di hilir saja melainkan juga harus di hulu.

"Kalau tidak ingin hutan rusak masyarakat ini harus sejahtera," lanjutnya.

Baca juga: BPBD Kabupaten Mojokerto Tanam 1.400 Bibit Pohon, Antisipasi Risiko Banjir dan Tanah Longsor

Untuk itu, Pemkab Madiun memberikan sejumlah intervensi terutama kepada masyarakat pinggir hutan agar tingkat perekonomiannya tumbuh.

"Salah satunya petani porang ini harus bekerja di lahan nya sendiri, bukan mengerjakan lahannya orang lain dan ini sudah berjalan. Kita libatkan berbagai pihak termasuk ADM (perhutani), perbankan dan lainnya," jelas Kaji Mbing.

Dengan berbagai intervensi tersebut, ia optimis kelestarian hutan dan ekonomi masyarakat pinggir hujan bisa berjalan seiring.

Senada dengan Kaji Mbing, Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Karuniawan Purwanto Sanjaya mengatakan adanya MoU dengan Pemkab Madiun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggir hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

"Ada persyaratan untuk bisa mengelola wisata baik di hutan produksi maupun hutan lindung, salah satu yang paling utama adalah menjaga tegakkan dan fasilitas umum hanya 10 persen," jelas Karuniawan.

Menurut Karuniawan, konsep pengelolaan hutan berbasis wisata adalah memaksimalkan daya tarik destinasi dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

"Saat ini sudah ada 5 destinasi wisata yang existing. Kedepan bisa dikembangkan mungkin ada investor yanf kerjasama dengan Bumdes agar pengelolaannya bisa lebih profesional," pungkasnya.

Kumpulan berita Madiun terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved