Breaking News:

Berita Kabupaten Malang

Dana Desa di Kabupaten Malang Akan Naik Rp 21 Miliar pada Tahun 2022, Jadi Tertinggi di Jawa Timur

Dana desa di Kabupaten Malang akan naik Rp 21 miliar menjadi Rp 409,1 miliar pada tahun 2022 mendatang, tertinggi di Jawa Timur.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
Ilustrasi Dana Desa - Dana desa di Kabupaten Malang akan naik Rp 21 miliar menjadi Rp 409,1 miliar pada tahun 2022 mendatang, tertinggi di Jawa Timur. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Nominal dana desa (DD) di Kabupaten Malang akan naik.

Kenaikan tersebut berjumlah Rp 21 miliar. Alhasil, dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan desa tersebut menjadi Rp 409,1 miliar, paling tinggi di Jawa Timur.

Plt Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji menerangkan, kenaikan tersebut dijadwalkan pada tahun 2022.

"Pada tahun 2021, besaran DD yang diterima kabupaten adalah sebesar Rp 388 miliar. Sesuai dengan  Perpres (peraturan presiden) nomor 104 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan APBN, DD yang diterima Kabupaten Malang sebesar Rp 409,1 miliar," ujar Suwadji ketika dikonfirmasi, Minggu (26/12/2021).

Suwadji menegaskan, dana desa akan diperuntukkan sepenuhnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Terpenting tidak boleh ada yang kelewatan bagi mereka yang memang berhak menerima. Bantuan KPM (keluarga penerima manfaat) nantinya akan disalurkan masing-masing Rp 300 ribu per KPM tiap bulannya. Dengan demikian, dalam satu tahun tiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 3,6 juta," ujar Suwadji.

Selain kesejahteraan, program kegiatan ketahanan pangan jadi fokus alokasi DD. Besarannya 20 persen dari total DD yang diterima.

Baca juga: Marhaen Djumadi Minta Kades di Nganjuk Transparan Soal Dana Desa: Bisa Membangun Kepercayaan Publik

"Di dalamnya termasuk peruntukkan ketahanan pangan, baik dari sektor hewani maupun nabati. Pemerintah juga mengamanatkan agar 8 persen dari DD tersebut dialokasikan untuk kegiatan penanganan Covid-19. Karena sampai saat ini (pandemi Covid-19) masih belum berakhir, dalam arti baik dalam dukungan vaksinasi, edukasi, maupun prokes masih tetap harus dianggarkan kegiatan pencegahan dan penanganannya," jelas Suwadji.

Di sisi lain, sisanya sebanyak 32 persen akan dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang mendesak di masing-masing desa.

Suwadji juga tak ingin ada keterlambatan penerimaan dana desa bagi 18 desa yang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan tahap terakhir.

"Penyebabnya karena ada kepala desanya yang meninggal dunia sehingga SKPJ-nya belum turun, tapi sekarang semua sudah tersalurkan ke kas desa," tutupnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved