Breaking News:

Berita Surabaya

Tak Becus Kerja, Pejabat di Surabaya Dipersilakan Wali Kota Eri Cahyadi Mundur

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewanti bawahannya untuk berkerja sesuai dengan kontrak kinerja yang disepakati. Jika merasa tak sanggup, pihaknya

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Januar
Istimewa/TribunJatim.com
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewanti bawahannya untuk berkerja sesuai dengan kontrak kinerja yang disepakati.

Jika merasa tak sanggup atau tak becus, pihaknya meminta pejabat yang bersangkutan mundur.

Untuk diketahui, Cak Eri resmi melantik sekitar 1.400 pegawai Pemkot untuk berbagai posisi akhir Desember lalu. Selain menyesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, pelantikan tersebut juga untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD. 

Baca juga: Resolusi Polresta Malang Kota di Tahun 2022, Wujudkan Pelayanan dan Inovasi Terbaik untuk Masyarakat

Pemkot pun menggelar apel pagi di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (3/1/2022) dengan diikuti para pegawai. Pada arahannya, Cak Eri menjelaskan, bahwa setiap pejabat harus mewujudkan hasil yang dicapai dalam jangka pendek (output) serta hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek (outcome).

Target output maupun outcome disusun oleh tim anggaran. "Ketika saya mencopot njenengan (Anda), itu karena tidak sesuainya output outcome-nya di kontrak kinerja. Ketika tidak sesuai, njenengan harus mundur," katanya.

Namun, pencopotan menjadi jalan terakhir. Dibanding mencopot pejabat, pihaknya lebih memilih melakukan rotasi.

Bagi mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini, rotasi akan dilakukan setiap dua hingga tiga tahun sekali. “Karena semua OPD punya output dan outcome berbeda-beda yang harus dipertanggung jawabkan,” jelas dia.

Dalam tahap awal, Cak Eri meminta semua pegawai membuat rencana kerja. "Saya minta E-Project Planning-nya harus selesai di minggu kedua bulan Januari 2021. Kemudian, kontrak kinerja ditandatangani akhir Januari," katanya.

Nantinya, seluruh pekerjaan harus selesai pada November. "Semua proyek serta kegiatan yang fisik dan non fisik yang sifatnya tidak perbulan pertanggungjawabannya, itu harus 100 persen berhenti di bulan November. Kecuali untuk kegiatan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dan kegiatan revisi,” imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved