Breaking News:

Berita Malang

Sidang Dugaan Korupsi SMKN 10 Kota Malang Terus Berlanjut, Dua Terdakwa Jalani Sidang Pemeriksaan

Dua terdakwa dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SMKN 10 Kota Malang. Sidang lanjutan itu digelar pada Senin (3/1/2022) lalu di

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.com/ Kukuh Kurniawan
Kejari Kota Malang / Suasana sidang kasus dugaan korupsi SMKN 10 Kota Malang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Surabaya, Senin (3/1/2022). 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dua terdakwa dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SMKN 10 Kota Malang.

Sidang lanjutan itu digelar pada Senin (3/1/2022) lalu di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang Boby Ardirizka Widodo mengatakan, sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa.

"Kedua terdakwa, yaitu kepala sekolah SMKN 10 Kota Malang, Dwidjo Lelono dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Dan Prasarana (Waka Sarpras) SMKN 10 Kota Malang, Arief Rizqiansyah (Rizqi) dihadirkan langsung dalam persidangan. Untuk terdakwa Dwidjo, kita ambil dari Rutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jatim, sedangkan terdakwa Arief kita ambil dari Lapas Kelas I Malang," ujarnya kepada TribunJatim.com, Selasa (4/1/2022).

Dirinya menjelaskan, sidang tersebut dilakukan dalam dua sesi. Untuk sesi pertama pemeriksaan terdakwa Rizqi, sedangkan sesi kedua pemeriksaan terdakwa Dwidjo.

Baca juga: Copet Nekat Beraksi di Pantai Kenjeran, Saat Tertangkap Mengaku untuk Makan: Saya Tidak Kerja

"Dalam sidang tersebut, terdakwa Rizqi menjelaskan apa yang terjadi saat itu, baik penggunaan dana BA BUN dan penggunaan dana BPOPP. Dimana semua kegiatan tersebut, diketahui dan diperintahkan langsung oleh terdakwa Dwidjo Lelono yang menjabat sebagai kepala sekolah," terangnya.

Usai sesi pertama berakhir, sidang pun berlanjut ke sesi kedua dengan pemeriksaan terdakwa Dwidjo Lelono. Dan dalam sidang itu, Dwidjo menyangkal semua perbuatannya.

"Saat sidang, terdakwa Dwidjo banyak menyangkal. Salah satunya, kegiatan itu sepenuhnya kewenangan dari si panitia, baik panitia revitalisasi, panitia perencana dan pengawas. Lalu untuk dana BPOPP, dia tidak tahu menahu. Karena dia mengaku, kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa Rizqi selaku Wakasarpras yang merangkap sebagai pejabat pengadaan, termasuk penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK),"

"Padahal semuanya sepengetahuan Dwidjo selaku kepala sekolah. Dan penunjukan Rizqi, juga dilakukan oleh Dwidjo," bebernya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved