Breaking News:

Berita Kota Malang

Tingkatkan Layanan untuk Penyandang Disabilitas, Pengadilan Negeri Malang Gelar MoU Disabilitas

Untuk meningkatkan layanan bagi para penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Malang menggelar penandatanganan MoU Disabilitas.

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Penandatanganan MoU peningkatan penyediaan layanan disabilitas dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang bersama dengan Polresta Malang Kota, Polres Batu, Kejari Kota Malang, dan Kejari Kota Batu, Senin (10/1/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sebagai upaya meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, Pengadilan Negeri Malang menggelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Disabilitas, Senin (10/1/2022).

Dalam kegiatan itu, Pengadilan Negeri Malang juga mengajak beberapa lembaga penegak hukum untuk menandatangani MoU tersebut. Seperti dari Polresta Malang Kota, Polres Batu, Kejari Kota Malang, dan Kejari Kota Batu.

Ketua Pengadilan Negeri Malang, Judi Prasetya mengatakan, MoU tersebut digelar untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna layanan bagi penyandang disabilitas.

Baca juga: Unesa Luncurkan Motor Listrik untuk Pengguna Disabilitas, Kado Spesial Dies Natalis ke-57

"Diharapkan melalui MOU ini, supaya lebih terintegrasi. Karena perlu diketahui, dalam proses penanganan perkara itu berawal dari penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan. Sehingga apabila terintegrasi, kita bisa lebih berkomunikasi secara intensif dan bisa memahami serta memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas," ujar Judi Prasetya kepada TribunJatim.com.

 Judi Prasetya juga menjelaskan, dalam MoU tersebut tercantum beberapa poin. Salah satunya, memperbarui dan menambah fasilitas penyandang disabilitas.

"Sesuai dalam MoU tersebut, kami akan memperbarui dan menambah fasilitas penyandang disabilitas, tentunya sesuai anggaran yang ada. Untuk saat ini, PN Malang telah memiliki beberapa layanan disabilitas, seperti guiding block untuk tunanetra, ramp untuk kursi roda, fasilitas kursi roda, toilet ramah disabilitas dan ruang sidang disabilitas. Ke depan dengan adanya MoU ini, kami akan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi disabilitas tunarungu dan fasilitas huruf braille bagi tunanetra," bebernya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA), Nurul Sa’adah Andriani mengapresiasi adanya MoU tersebut.

"Harapannya, tentu saja mereka dapat mengimplementasikan apa yang ada dalam MoU tersebut secara maksimal. Dengan MoU itu, bagaimana sarana prasarana dan layanan untuk disabilitas lebih dioptimalkan, termasuk pendampingan dari petugas-petugas yang ada," terangnya.

Dirinya juga menambahkan, pihaknya akan mengawal pelaksanaan implementasi MoU tersebut, supaya MoU dapat berjalan secara optimal.

"Tentunya, kami akan lakukan asistensi personal seperti memberikan konsultasi terkait fasilitas penyandang disabilitas yang layak seperti apa. Lalu yang kedua, kami akan melakukan pelatihan kepada petugas-petugas terkait disabilitas dan bagaimana memberikan pelayanan dan penanganan disabilitas. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan personal assessment atau penilaian personal. Jadi, penyandang disabilitas ditanya secara langsung hambatannya di mana dan apa yang dibutuhkan. Sehingga, fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan, tidak lagi pada persepsi petugas," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved