Breaking News:

Berita Jatim

Mulai Bahas Pola Sharing Anggaran Pilkada Jatim 2024, Pemprov: Belum Final dan Masih Konsep

Penyelenggara Pemilu bersama Pemprov mulai melakukan pembahasan terkait pola sharing anggaran pelaksanaan Pilgub Jatim 2024. 

TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Rapat pembahasan antara penyelenggara Pemilu bersama Pemprov Jatim, Selasa (11/1/2022). Dalam rapat tersebut mulai dilakukan pembahasan terkait pola sharing anggaran Pilkada Jatim 2024. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penyelenggara Pemilu bersama Pemprov mulai melakukan pembahasan terkait pola sharing anggaran pelaksanaan Pilgub Jatim 2024

Sebab, Pilkada yang akan berlangsung serentak perlu memakai sharing anggaran bersama kabupaten/kota. 

Pada rapat awal yang berlangsung, Selasa (11/1/2022), Pemprov Jatim bersama KPU dan Bawaslu membahas draft beberapa komponen untuk sharing anggaran. 

Secara umum beberapa komponen itu, disebut tidak akan jauh berbeda dengan sharing anggaran pada Pilgub sebelumnya.

Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq mengatakan, pertemuan tersebut merupakan rapat awal. Sehingga, pembahasan komponen-komponen di dalamnya belum final. 

Baca juga: Anggaran Pengawasan Pilkada Jatim 2024 Gunakan Pola Dana Sharing

"Karena nantinya masih ada rapat koordinasi dengan kabupaten/kota. Jadi, ini masih pembahasan awal terkait dana sharing," kata Rozaq. 

Sementara ini, komponen yang bisa dilakukan dengan pola sharing anggaran misalnya, terkait honorarium petugas serta kebutuhan distribusi logistik.

Hanya saja, Rozaq mengatakan hal itu belum sepenuhnya final. Menurutnya, pembahasan bakal terus dilakukan. 

Sementara itu, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jatim Jempin Marbun mengatakan secara umum terkait pola sharing anggaran memang tidak akan jauh berbeda dengan skema pada Pilgub sebelumnya.

Hanya saja, perbedaannya terletak pada anggaran antisipasi Covid-19. Sebab, pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024, masih menggunakan skenario pandemi. Misalnya, pemenuhan APD dan sebagainya. 

Lebih lanjut Jempin menjelaskan, lantaran pembahasan belum final, komponen apa saja beserta angkanya belum diketahui. 

"Rumusannya masih belum final, masih berupa konsep. Nanti setelah konsepnya matang, nanti kita rapatkan juga dengan kabupaten/kota. Setelah disepakati baru ditetapkan oleh Gubernur," ujar Jempin dikonfirmasi terpisah. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved