Breaking News:

Berita Sidoarjo

Sebut Data Penerima Bantuan Amburadul, Dewan Usul Pembentukan UPT Kemiskinan di Sidoarjo

Sebut data kemiskinan dan penerima bantuan amburadul, Komisi D DPRD Sidoarjo usul pembentukan UPT Kemiskinan.

Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
Tribunjatim.com/M Taufik
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengusulkan pembentukan UPT Kemiskinan di Sidoarjo, Senin (10/1/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Data kemiskinan, data penerima bantuan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya selalu menjadi persoalan utama penanganan masalah sosial di Sidoarjo.

Termasuk dalam pengucuran bantuan dan program penanganan kesehatan, data-data yang amburadul itu juga menjadi sumber polemik.

Melihat itu, Komisi D DPRD Sidoarjo mengusulkan agar Pemkab Sidoarjo segera membentuk UPT Kemiskinan. Lembaga khusus yang bertugas melakukan pendataan di lapangan dan mengolah data untuk dilaporkan langsung ke kepala daerah atau bupati.

“Kepala UPT-nya bisa dari struktur dinas, tapi petugas di lapangan sebaiknya merekrut PHL atau masyarakat yang memang konsen dalam urusan sosial. Dan UPT harus langsung ke kepada daerah, bukan di bawah dinas,” kata Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Cara Cek Penerima Bantuan PKH Bulan Januari 2022, Akses cekbansos.kemensos.go.id, Berikut Tujuan PKH

Menurutnya, keberadaan UPT bisa menguatkan fungsi data sosial. Dicontohkan yang sudah dilakukan Sragen. Dulu di sana angka kemiskinan mencapai 9 persen, tapi sejak ada UPT penanganannya menjadi jauh lebih baik. Bahkan, Sragen menjadi daerah terbaik nasional dalam penanganan kemiskinan.

Sidoarjo tidak perlu langsung meniru Sragen, tapi Bangun menilai, setidaknya pemerintah bisa melihat pentingnya peran UPT dalam upaya penanganan kemiskinan di Sidoarjo.

“Dinsos memang sudah punya sistem informasi kesejahteraan sosial daerah. Tapi itu perlu diimplementasikan ke lapangan. Data selain DTKS juga perlu diperhatikan. Dan Dinsos tidak bisa hanya berharap dari SLRT, pendamping PKH, dan sebagainya saja,” ujar Bangun Winarso.

Politisi PAN itu mencontohkan, saat Komisi D menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait program UHC, khususnya program layanan kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo yang menggunakan BPJS KIS, dari berbagai persoalan yang diuraikan di pertemuan itu, ternyata sumber persoalannya adalah basis data. Data kemiskinan, data penerima bantuan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya menjadi masalah klise yang tak kunjung terurai.

“Dinsos sebagai pengolah data dari Kemensos, dari pemprov itu semakin tahun semakin berat bebannya. Mereka harus verfal parameter kemiskinan, verfal penerima bantuan, dan sebagainya. Tugasnya sangat berat. Di sisi lain, semakin hari pegawai Dinsos juga terus berkurang karena pensiun dan sebagainya, sementara penambahan formula CPNS tidak mudah didapat,” kata Bangun.

Sehingga, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo ini, untuk mengurangi beban Dinsos tersebut, Sidoarjo perlu membentuk UPT Kemiskinan.

Apalagi, pandemi Covid-19 (virus Corona) yang terjadi dua tahun belakangan juga berdampak pada tingginya kemiskinan di Sidoarjo.

Selama pandemi Covid-19, disebut-sebut ada penambahan warga miskin sampai sekitar 30.000 jiwa. Dari sebelumnya angka kemiskinan Sidoarjo sekitar 5,8 persen, sekarang naik di kisaran 6 persen, ada sekitar 137.000 warga miskin di Sidoarjo.

“Itupun kami yakin masih banyak yang belum masuk ke dalam data. Atau sebeliknya, orangnya sudah tidak ada tapi masih ada di data. Makanya, kami rasa pembentukan UPT Kemisknan sangat penting. Untuk melakukan pendataan di lapangan, mengolah data, dan melaporkannya langsung ke kepala daerah guna merumuskan kebijkan dalam penanganan persoalan kemiskinan,” tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved