Breaking News:

Muktamar NU

Gugatan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar Resmi Dicabut: Persoalan Hukum Selesai

Gugatan kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar resmi dicabut. Persoalan hukum selesai. Namun etika dan disiplin organisasi kewenangan pimpinan PBNU.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com/PBNU
Gugatan perdata kepada Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar secara resmi dicabut, Selasa (11/1/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, LAMPUNG - Gugatan perdata kepada Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar yang sempat disesalkan banyak kalangan akhirnya secara resmi dicabut. 

Penggugat melalui kuasa hukumnya dari LPBHNU Provinsi Lampung, mencabut gugatannya di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor Perkara: 211/Pdt.G/2021/PN.Tjk dalam amar putusannya menetapkan: 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 211/Pdt.G/2021/PN.TJK; 2. Menyatakan perkara gugatan telah selesai; 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Advokat LBH Ansor yang menjadi Kuasa Hukum Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sebagai tergugat, pada Selasa (11/1/2022) telah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung

Menurut Taufik Hidayat, salah satu kuasa hukum Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, pada persidangan ini telah disampaikan pencabutan gugatan oleh kuasa hukum penggugat di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 

Baca juga: Respon KH Miftachul Akhyar terkait Rangkap Jabatan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI 

"Dengan pencabutan gugatan tersebut, sengketa hukum antara penggugat dan tergugat telah berakhir," jelas Taufik usai persidangan, Selasa (11/1/2022).

Namun demikian, lanjut Taufik, penyelesaian persoalan lainnya yang terkait dengan etika dan disiplin organisasi menjadi kewenangan pimpinan PBNU. 

Muhammad Hamzah, yang juga tim kuasa hukum Rais Aam PBNU menambahkan, sebagai kuasa hukum, pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi persoalan organisasi. 

"Pimpinan PBNU yang memiliki kewenangan untuk memutuskan mengenai pelanggaran etika dan disiplin organisasi," ujar Hamzah.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved