Breaking News:

Berita Sidoarjo

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sebut Tak Perlu Bentuk UPT Kemiskinan: Cukup Berikan Fungsi Penuh

Beda dengan Komisi D, Komisi A DPRD Sidoarjo sebut tak perlu bentuk UPT Kemiskinan, cukup memberikan fungsi penuh kepada kepala desa dan camat.

Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan menganggap tidak perlu ada UPT Kemiskinan di Sidoarjo, Selasa (11/1/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Usulan pembentukan UPT Kemiskinan di Sidoarjo oleh anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mendapat respons dari Komisi A DPRD Sidoarjo. 

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan justru menganggap tidak perlu ada UPT Kemiskinan di Sidoarjo. 

“Cukup memberikan fungsi penuh kepada kepala desa dan camat, tidak perlu membentuk UPT Kemiskinan,” kata Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, Selasa (11/1/2022).

Ketika camat dan kades fungsinya maksimal, sekaligus bertanggung jawab secara hukum atas data kemiskinan di wilayahnya masing-masing, diyakini persoalan carut-marut data kemiskinan bisa terselesaikan.

“Dan tentu, camat maupun kades harus transparan terkait data kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Agar publik juga bisa mengontrol secara langsung data kemiskinan yang disajikan,” urai politisi PKB tersebut. 

Baca juga: Sebut Data Penerima Bantuan Amburadul, Dewan Usul Pembentukan UPT Kemiskinan di Sidoarjo

Wawan juga menyebut, desa dan dan kecamatan perlu menyediakan pusat pengaduan. Semacam pelayanan untuk masyarakat, terkait pengaduan dan perbaikan data kemiskinan.

“Dengan begitu, data kemiskinan bakal valid. Sehingga tidak perlu ada UPT Kemiskinan atau sebagainya,” lanjutnya. 

Pernyataan ini kontra dengan usulan Komisi D beberapa waktu lalu. Bangun Winarso menyebut, selama ini data kemiskinan, data penerima bantuan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya selalu menjadi persoalan utama penanganan masalah sosial di Sidoarjo. 

Termasuk dalam pengucuran bantuan dan program penanganan kesehatan, data-data yang amburadul itu juga menjadi sumber polemik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved