Breaking News:

Berita Surabaya

Komisi A DPRD Surabaya Minta Assesment Pejabat Baru Disampaikan Terbuka

Meski penempatan pejabat baru merupakan hak prerogatif wali kota, namun Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba meminta agar hasil asses

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/NURAINI FAIQ
Assesment - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba. Politisi PKB ini meminta agar hasil assesment pejabat baru disampaikan secara terbuka. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Meski penempatan pejabat baru merupakan hak prerogatif wali kota, namun Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba meminta agar hasil assesment disampaikan terbuka. Kapabilitas pejabat baru harus diketahui.

"Setidaknya Komisi A diberi tahu. Sekarang eranya keterbukaan, sehingga semua persoalan harus transparan. Benar tidak pejabat baru itu memenuhi kompetensi," kata Habiba, Kamis (13/1/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap pihaknya bersama Anggota Komisi A yang lain bisa mengetahui hasil assesment tersebut.

Dia menyayangkan, hasil assesment sebagai dasar penempatan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak disampaikan secara transparan. 

"Kami minta hasil assesment itu diberikan, sehingga kami bisa mengukur, bisa melihat. Karena ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan ke publik karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik,"  urai Habiba.

Terutama mereka yang mendapatkan tempat tugas baru. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ada baiknya menyampaikan secara transparan atas hasil assesment tersebut.

Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut mendorong agar iklim keterbukaan dan profesionalitas lembaga selalu dijaga. 

Dengan mengetahui hasil assesment, itu artinya akan diketahui persis kompetensi pejabat baru. Nantinya, DPRD bisa melakukan fungsi kontrol dan memberikan masukan sehingga kerja pejabat baru nantinya bisa lebih maksimal.

Dan para pejabat baru itu bisa melayani masyarakat dengan baik. Sebaliknya jika tidak transparan, akan bisa memunculkan masalah, dan ketidakjelasan kompetensi dan kapabilitas mereka akan memengaruhi kinerja mereka di organisasi perangkat daerah (OPD) dan kantor Pemkot.

"Misalnya pejabat di kelurahan dan kecamatan. Misi wali kota saat ini ingin semua kelurahan dan kecamatan bisa menjadi perwakilan Pemkot. Semua persoalan bisa selesai di tingkat bawah. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh harus ke dinas atau ke Pemkot," kata Habiba. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved