Arti 'OTT' KPK Terkait Penangkapan Hakim & Panitera PN Surabaya, Kata Ini Sempat Menuai Kontroversi

TRIBUNJATIM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada seorang hakim Pengadilan Negeri Surabaya, berinisial IS dan Panitera Pengganti H.

OTT ini terkait adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan seorang hakim dan PP tersebut.

Selain 2 pegawai PN Surabaya, KPK juga mengamankan seorang pengacara.

Saat dikonfirmasi, Jubir KPK Ali Fikri membenarkan kejadian ini.

"Benar, 19 /1/2022 KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya," ujarnya.

Lalu apa yang dimaksud dengan OTT?

Mungkin masih ada sebagian orang yang belum mengerti tentang OTT.

Simak penjelasan terkait OTT selengkapnya.

Baca juga: Penangkapan Hakim dan Panitera PN Surabaya Bukan di Kantor PN Surabaya, Humas: Belum Digeledah

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, OTT atau Operasi Tangkap Tangan adalah operasi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi atau KPK.

OTT ini sebenarnya tidak memiliki pengertian yang jelas, baik dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.

Namun, dalam KBBI sendiri, 'operasi' memiliki makna 'pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan'.

Polemik kata OTT ini awalnya memunculkan banyak kontroversi di kalangan politikus.

Baca juga: 2 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi SMKN 10 Kota Malang Ikuti Sidang Tuntutan Secara Daring

Fahri Hamzah dan Mahfud MD bahkan sempat berdebat keras mengenai istilah OTT di Twitter.

Dalam perdebatan, Mahfud MD juga mengatakan "ketentuan dan definisi 'tangkap tangan' itu diatur dengan jelas di dalam Pasal 1 Butir 19 KUHAP".