KPK OTT Hakim PN Surabaya

PN Surabaya Berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Siapkan Sanksi 2 Pegawai yang Diciduk KPK

Pengadilan Negeri Surabaya berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, siapkan sanksi untuk 2 pegawai yang diciduk KPK.

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan operasi tangkap tangan atau OTT hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial IIH dan panitera Pengadilan Negeri Surabaya inisial H, di sebuah daerah di Kota Surabaya, Kamis (20/1/2022).  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Terkait penangkapan dua pegawainya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA), Rabu (19/1/2022) malam.

Informasinya, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hakim yang ditangkap itu, berinisial IIH, sedangkan panitera pengganti yang dimaksud berinisial H, dan seorang pengacara. 

Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting mengatakan, pihaknya sedang menunggu hasil koordinasi yang telah berlangsung dari pihak MA terkait dua orang pegawai Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dugaan kasus korupsi yang ditangani KPK

Namun, jika memang dua pegawainya itu terbukti terlibat dalam kasus korupsi yang dimaksud, hingga berstatus tersangka, pihak Pengadilan Negeri Surabaya akan menonaktifkan status kepegawaian keduanya.

Baca juga: Penangkapan Hakim dan Panitera PN Surabaya Bukan di Kantor PN Surabaya, Humas: Belum Digeledah

Pihak MA juga tidak akan memberikan fasilitas pendamping hukum. 

"Iya, ini nanti akan ditentukan selanjutnya. Setelah nanti berkonsultasi kepada pimpinan. (Kalau berstatus tersangka, akan dinonaktif) iya," ujar Martin Ginting saat ditemui awak media di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (20/1/2022) sore. 

Hingga kini, lanjut Martin Ginting, pihaknya belum mendapati adanya upaya tindak lanjut dari KPK berupa penggeledahan ataupun penyitaan barang bukti di ruang kerja oknum yang terlibat kasus tersebut. 

Sejak pukul 05.30 WIB, di ruang kerja hakim yang berada di Lantai 4 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, masih dalam keadaan tertutup, dengan segel resmi KPK menempel di bagian bawah engsel pintunya. 

Padahal, di dalam ruangan yang disegel itu, sebenarnya terdapat meja kerja dua orang hakim lainnya. 

"Khusus ruang kerja yang bersangkutan, terdiri 3 orang hakim di sana. Seluruhnya langsung diblok, sehingga tentunya tidak boleh masuk ke ruangan tersebut. Ya tentunya (hakim lain seruangan) harus memakai ruang lain," pungkasnya. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT hakim Pengadilan Negeri Surabaya berinisial IIH dan panitera Pengadilan Negeri Surabaya inisial H, di sebuah daerah di Kota Surabaya. 

Mereka, diduga terlibat suap perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Hingga kini, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya memiliki waktu 1×24 jam KPK untuk segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan tersebut.

“Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya. Perkembangannya akan disampaikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1/2022). 

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved