Berita Lamongan

Kuota Pupuk Subsidi untuk Petani Tambak Dihapus, Ribuan Petambak di Lamongan Kembali Turun Jalan

Dikuranginya kuota pupuk bersubsidi bagi petani tambak di Lamongan Jawa Timur kini menjadi persolan serius bagi petani tambak.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Hanif Manshuri
Korlap Aksi demonstrasi, Yusuf Fadli menghadap Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana menyampaikan niatan ribuan petani tambak yang hendak bergerak aksi ke Kantor Pemkab dan Gedung DPR, Senin (31/1/2022) 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Dikuranginya kuota pupuk bersubsidi bagi petani tambak di Lamongan Jawa Timur kini menjadi persolan serius bagi petani tambak.

Kepastian tidak adanya jatah pupuk bersubsidi bagi petani tambak akan berdampak dengan kehidupan petani tambak karena produksi ikan berkurang.

Mendapati kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani tambak, ribuan petani tambak Lamongan akan menggelar demo ke DPRD dan Kantor Pemkab, Rabu (2/2/2022).

"Saya ingin demo hanya sekali, tapi tuntas," kata Koordinator Aksi, Yusuf Fadli kepada Surya.co.id sebelum bertemu Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Pemkot Surabaya Terima Ribuan Aduan Lewat Aplikasi WargaKu, Mulai Vaksinasi Hingga Soal Bansos

Demo yang akan digelar, menurut Yusuf akan melibatkan perwakilan petani tambak dari 6 kecamatan, diantaranya Kecamatan Karangbinangun 420 orang, Deket 750 orang, Turi 2000 orang, Glagah 500, Kalitengah 2000 orang dan Kecamatan Kota Lamongan 500 orang.

Yusuf memastikan demo yang digelar ribuan petambak ini fokus pada persoalan subsidi pupuk yang dihapus bagi petani tambak.

Jatah pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk petani tanam atau petani padi. Sementara kebutuhan pupuk bagi petambak jauh lebih banyak.

"Kalau budidaya ikan petambak Lamongan tidak dipupuk, itu akan membawa sengsara petambak," kata Yusuf.

Sebab jika ikan petambak Lamongan tidak dipupuk dengan ideal, maka produksi ikan sangat rendah. Selain saat masa tanam padi juga tidak bisa berproduksi sesuai harapan.

Sementara pupuk non subsidi Rp 550 ribu per zak, sedang pupuk subsidi hanya Rp 80 ribu per zak." Bayangkan berapa kali lipat," tandas Yusuf.

Sementara pupuk untuk pertanian tidak ada kuota SP 36. Sedangkan petambak butuh pupuk SP 36.

Pada 2021 masih ada jatah pupuk bagi petambak yang diikutkan pada Dinas Pertani Pertanian. "Nah tahun ini jatah pupuk subsidi bagi petani tambak dihapus," kata Yusuf.

Demo yang akan dilakukan pada Rabu (2/2/2022) hanya ada satu targetnya yakni pemerintah membuat regulasi untuk memenuhi kepentingan petani tambak (petambak).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved