Berita Sidoarjo

Bupati dan Wabup Sidoarjo Tak Hadir, Dewan Tolak Melanjutkan Rapat Paripurna

Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo kompak menolak melanjutkan rapat paripurna gara-gara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tidak hadir. Peristiwa itu terjad

Penulis: M Taufik | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/M TAUFIK
Suasana Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo yang dibatalkan, Rabu (23/2/2022) 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo kompak menolak melanjutkan rapat paripurna gara-gara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tidak hadir. Peristiwa itu terjadi dalam paripurna yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (23/2/2022).

Rapat tersebut agendanya adalah jawaban bupati atas pandangan umum fraksi dan pengambilan keputusan terkait raperda penggabungan wilayah korban lumpur.  

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Usman sejatinya dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB, namun molor sampai sekira pukul 15.00 WIB. 

Sampai rapat dimulai, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Wakil Bupati Subandi tidak terlihat hadir. Hanya ada Sekda dan beberapa pejabat lain.

Hal itu memantik reaksi para anggota dewan. Warih Andono, Ketua Pansus Raperda ini lantas interupsi dan meminta agar pimpinan rapat menunggu sampai Bupati atau Wakil Bupati hadir. 

Baca juga: Imigran Afganistan Gelar Unjuk Rasa di Gedung DPRD Sidoarjo: Hanya Disuruh Tidur dan Makan 12 Tahun

“Mohon maaf pimpinan. Kita tunggu hingga Bupati datang. Jika tidak, rapat tidak bisa kita lanjutkan,” kata politisi Partai Golkar itu dalam interupsinya.

Menurut Warih, dalam sidang paripurna ini Bupati harus hadir. Atau setidaknya diwakilkan kepada Wakil Bupati Sidparjo. Karena agenda rapat adalah jawaban dari bupati.

Rapat pun sempat dihentikan, menunggu konfirmasi kehadiran bupati. Di sela itu, Ketua DPRD Sidoarjo berusaha menghubungi bupati dan wakil bupati.

“Ini bupati baru saya video call. Beliaunya baru bangun tidur. Pak wabup juga sedang isoman. Saya kembalikan kepada forum. Rapat ini dilanjut atau tidak,” kata Usman kepada para peserta rapat. 

Baca juga: Jaga Stabilitas Harga, Kemendag Gelontorkan 10 Ton Minyak Goreng Curah di Sidoarjo dan Surabaya

Menanggapi itu, semua fraksi yang hadir dalam rapat kompak menolak alias memilih untuk tidak melanjutkan paripurna. Rapat pun gagal digelar.

“Semua ada aturannya. Termasuk dalam rapat paripurna juga ada tata tertib yang harus dipatuhi. Ketika tatib tidak dipenuhi, maka otomatis paripurna tidak bisa dilanjutkan,” kata Dhamroni Khudlori, anggota dewan dari Fraksi PKB. 

Ketika pemimpin atau wakilnya semua berhalangan hadir, menurutnya harus mempunyai alasan kuat. Jika tidak, maka sah-sah saya semua fraksi yang hadir dalam rapat melakukan interupsi.

Tak jauh beda yang disampaikan oleh Bangun Winarso, anggota dewan dari Fraksi PAN. Pihaknya juga menilai seharusnya bupati atau wakil bupati hadir dalam rapat yang krusial seperti ini.

“Teman-teman fraksi sudah sepakat, karena tidak dihadiri bupati dan wakil bupati, paripurna tidak dilanjutkan. Ditunda saja sampai pimpinan daerah bisa hadir,” kata Bangun.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved