Breaking News:

Berita Lamongan

PMII Bersama Warga Korban Banjir Gelar Demo di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, Ini 6 Tuntutannya

Banjir di Lamongan hingga kini masih dialami oleh warga di 6 kecamatan. Mereka sudah terlalu lama dikepung banjir hingga mengurangi kebebasan aktifita

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/HANIF MANSHURI
Aksi demonstrasi PC PMII Lamongan yang menuntut penuntasan banjir, di depan gedung Pemkab Lamongan, Rabu (23/2/2022). 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Banjir di Lamongan hingga kini masih dialami oleh warga di 6 kecamatan. Mereka sudah terlalu lama dikepung banjir hingga mengurangi kebebasan aktifitasnya.

Banjir tahunan itu memicu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD dan Pemkab Lamongan, Rabu (23/2/2022).

Para aktivis gabungan mahasiswa dengan sejumlah warga Bengawan Jero ini menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan banjir yang telah merendam 6 kecamatan di Lamongan selama lebih kurang 2 bulan.

"Demonstrasi ini berangkat dari keresahan masyarakat Lamongan  terdampak banjir. Ini harus segera ada solusi," ujar Korlap Aksi, Ismail, dalam orasinya Rabu (23/2/2022) di pelataran pemkab.

Ditegaskan,  PMII hadir sebagai  penyambung lidah rakyat, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat.

Baca juga: Puluhan Pengrajin Tempe di Lamongan Ogah Mogok, Tetap Produksi Meski Harga Kedelai Naik

PC PMII Lamongan bergerak dengan  6 tuntutannya kepada dinas instansi terkait, termasuk   Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Enam untutan tersebut di antaranya penyelesaian master plan tata kelola air dan mitigasi bencana banjir, perbaikan tata kelola air, pelibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan master plan, penghambat daerah aliran sungai (DAS) ditindak tegas, serta usut tuntas alih fungsi waduk dan rawa.

"Kami juga menuntut kepada pemerintah terkait untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat  terdampak banjir, baik materil maupun formil, sesuai  Pasal 75 UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana," ungkap Ismail.

Salah satu warga kawasan Bengawan Jero yang turut demo,  Amalan mengungkapkan, hingga kini banjir belum juga ada tanda - tanda akan surut. "Sudah dua bulan banjir melanda desa kami," katanya.

Baca juga: Massa GPI Demo di PN Tulungagung Pertanyakan Soal Kasus Penjualan Minuman Beralkohol

Banjir merendam lahan pertanian dan permukiman warga dan   merusak jalan , sehingga mengganggu aktivitas perekonomian. Masyarakat yang terimbas banyak yang merugi," ungkap pria asal Desa Kepudibener Kecamatan Turi.

Sementara keinginan  massa untuk bertemu langsung Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi tidak kesampaian. Massa seolah tidak percaya jika bupati tidak sedang ada di kantor.

Tak perduli lagi Yuhronur tidak ada di kantor, massa semakin liar  berteriak memanggil Yuhronur dengan sebutan yang tidak lagi mengedepankan adab kesopanan 

Bahkan massa juga memaksa pejabat yang ada untuk menelpon bupati. Namun tidak juga berhasil.

"Kami belum puas, karena tak bertemu langsung dengan Bupati. Katanya masih di luar kota," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved