Ketua Umum PBNU Gus Yahya Tegaskan Tidak Akan Biarkan PKB Menjadikan PBNU Alat Politik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengingatkan tidak akan membiarkan PBNU menjadi alat politik bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"PKB memang dibentuk oleh pengurus NU, kita biarkan hubungannya dengan NU alami. Tapi tidak bisa menjadikan PBNU sebagai alat politiknya," ujar KH Yahya Cholil Staquf, di hadapan ratusan pengurus cabang NU Karesidenan Kediri di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (6/3/2022) malam.

KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, tidak hanya PBNU, tapi juga seluruh struktur NU tidak boleh menjadi alat politik PKB.

"Artinya tidak bisa PKB hanya main-main klaim NU untuk mendapatkan suara," tandasnya disambut tepuk tangan para undangan.

Baca juga: Silaturahmi ke Kiai di Madura, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Kenalkan Visi Peradaban

Gus Yahya mengingatkan, jika PKB ingin mendapatkan suara, harus bekerja secara rasional yang memberikan maslahat yang nyata kepada rakyat.

"Ini yang ingin kita lakukan," tegasnya.

Sehingga PBNU telah memberikan peringatan kepada sejumlah pengurus cabang yang membuat kegiatan politik PKB di Kantor PCNU dengan backdrop PCNU.

"Kita berikan peringatan lisan yang berlaku untuk semua cabang di seluruh Indonesia. Kalau ada yang bikin lagi akan langsung diterbitkan surat peringatan tertulis tahap satu. Kalau diulangi lagi, peringatan tahap kedua. Kalau masih diulangi lagi, akan dibekukan," tandasnya.

Gus Yahya juga menjelaskan, NU ingin mendapatkan partisipasi dari semua pihak dan pelayanan kepada semua pihak.

"Semuanya mendapatkan kewajiban dan hak yang proporsional. Kita harus adil," jelasnya.

Karena NU merupakan 50 persen dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia, sehingga praktis warga NU merupakan 50 persen dari masyarakat Indonesia.

Sementara PKB dalam pemilu yang lalu hanya mendapatkan suara 10 persen. Berarti yang 40 persen warga NU ada di mana-mana, seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan partai lainnya.

"Semua punya kewajiban dan berpartisipasi dalam mengurus NU dan warganya. Yang boleh mengurus NU jangan hanya PKB, tapi partai politik lainnya," jelasnya.

Gus Yahya menjelaskan, dengan kebijakan yang dilakukan saat ini, hampir semua menteri telah mengajak kerja sama dengan NU.

Di antaranya, Kementerian BUMN, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Koperasi, Menko Ekonomi dan Bappenas.