Berita Lamongan

Terima Informasi Kecurangan Penyaluran BPNT di Lamongan, Polisi Turun Tangan Lakukan Penyelidikan

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lamongan yang diduga masih ada kecurangan menjadi perhatian Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/HANIF MANSHURI
Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana. 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN -  Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lamongan yang diduga masih ada kecurangan menjadi perhatian Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana.

Kapolres mengaku pihaknya mendapati informasi tersebut dan menurutnya perlu adanya tindak lanjut dengan proses penyelidikan.

"Saya sudah perintah Kasat Reskrim untuk menyelidiki," kata Kapolres Lamongan, saat dikonfirmasi Surya.co.id (TribunJatim.com), Senin (7/3/2022).

Pihaknya memerintahkan Kasat Reskrim, AKP Yoan Septi Hendri untuk turun ke sejumlah desa yang diduga ada permainan dalam penyaluran BPNT pada masyarakat.

Apa yang diperintah Miko, dimaksudkan untuk kebaikan mendatang, agar penyaluran BPNT itu tidak muncul masalah.

"Biar penyaluran BPNT tepat sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kedepan akan lebih baik," katanya.

Baca juga: Eri Cahyadi Geram Dengar Laporan Dugaan Oknum Ambil Keuntungan dari BPNT Kemensos di Surabaya

Menyoal desa yang sudah dilidik, Miko mengaku belum mendapat laporan dari anggotanya sudah sejauh mana.

"Belum, belum ada laporannya desa mana saja," kata Miko.

"Yang jelas ia sudah memerintahkan Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan. Bagaimana praktik pembagiannya, apakah sudah benar atau belum."Itu yang perlu diselidiki," katanya.

Ia meminta semua pihak bisa sabar menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Sat Reskrim.

Diberitakan sebelumnya, penyaluran BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga dicurangi. KPM yang seharusnya menerima uang tunai malah diganti dengan kupon.

Baca juga: Curhat Penyandang Disabilitas saat Pencairan BPNT di Pare Kediri, Dibopong Panitia untuk Terima Dana

Modusnya, setelah menerima uang tunai, KPM diganti kupon dan harus dibelikan pada agen tertentu. Termasuk ada perangkat desa yang diduga ikut bermain menjadi agen.

Keterlibatan perangkat desa ini muncul kuat di Desa Kebalandono Kecamatan Babat. Para KPM bahkan diintimidasi, jika tidak membeli di agen perangkat desa itu, akan dicoret.

Mereka ditakut-takuti dicoret dari daftar KPM untuk waktu kedepan. Warga yang sudah terlanjur belanja di luar, bahkan sampai harus meminjam uang untuk membeli barang di perangkat tersebut

Baca juga: Operasi Yustisi di Lamongan, Belasan Masyarakat yang Tak Pakai Masker Disanksi Push Up

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved