e-Kartanu Sering Dimanfaatkan untuk Kepentingan Politik, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Bertindak Tegas

e-Kartanu sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan klaim politik saat Pemilu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya langsung bertindak tegas.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
e-Kartanu sering dimanfaatkan untuk kepentingan klaim politik saat Pemilu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya langsung bertindak tegas. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Karena tidak melalui proses verifikasi yang jelas, seluruh proses pembuatan dan penerbitan e-Kartanu dihentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Terlebih, pembuatan Kartanu juga sering digunakan untuk klaim politik. Seperti saat momentum Pemilu, mereka yang terdata di Kartanu sering diklaim untuk kepentingan elektoral.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bahkan mengatakan dengan tegas jika e-Kartanu adalah dholim.

“e-Kartanu itu dholim. Warga suruh bayar tapi warga tidak dapat apa-apa,” kata Gus Yahya, Senin (7/3/2022).

“Menurut saya kedholiman ini harus diakhiri. Kita harus kembangkan Kartanu ini berdasarkan maslahat, yang harus nyata maslahat dari NU untuk warga NU,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya lantas mencontohkan akan mengubah Kartanu yang juga bisa berguna untuk kepentingan umat. 

Misalnya pemilik Kartanu kelak akan seperti pemilik kartu berlangganan minimarket yang pemiliknya akan mendapatkan diskon-diskon tertentu.

“Misalnya nanti pemilik Kartanu bisa berobat di rumah sakit NU, juga bisa mengakses pendidikan NU. Jadi warga NU jelas mendapat manfaat dari kepesertaan Kartanu,” kata Gus Yahya.

“Mereka yang mendapatkan Kartanu secara online itu Kartanu tidak sah, meskipun itu ada tanda tangan saya,” kata Gus Yahya.

Selama ini, pemilik e-Kartanu tidak melalui proses verifikasi yang jelas, sehingga siapapun, meski bukan warga NU bisa mendapatkan dengan mudah, karena cukup mengunduh aplikasi dan mengisi data tanpa proses verifikasi.

Baca juga: Setelah Bertemu Dubes Ukraina, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Didatangi Dubes Rusia, Bahas Apa?

Selain menghentikan penerbitan e-Kartanu, PBNU juga melakukan moratorium pengkaderan MKNU (Madrasah Kader NU)-PKPNU (Pelatihan Kader Penggerak NU).

“Kita umumkan moratorium pelatihan kader apapun bentuknya di luar yang banom. Yakni MKNU dan PKPNU. Berhenti sekarang juga. Jangan bikin dulu (MKNU dan PKPNU),” kata Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, sebagai sebuah sistem pengkaderan, MKNU dan PKPNU akan dilebur supaya ada satu sistem pelatihan kader yang lebih jelas.

Selain itu, pelatihan kader akan diintegrasikan dengan struktur yang telah ada. 

“Kedua, pelatihan kader akan diintegrasikan secara sempurna, sehingga nanti orang yang sudah mengikuti pelatihan akan mendapatkan hak-hak struktural yang jelas dalam organisasi,” ujarnya.

MKNU dan PKPNU juga akan direorientasi arah pelatihan pengkaderannya, sehingga tidak saling bertabrakan. 

“Saya tahu isinya MKNU, saya tahu isinya PKPNU. MKNU itu isinya cuma judul-judul koran. Sedangkan PKPNU itu isinya cuma bikin orang pengen ngamuk tapi tidak jelas disuruh apa. Ini harus diubah,” kata dia.

Dengan moratorium, PBNU akan mencoba menyusun ulang, serta menyempurnakan kurikulum dengan memasukkan elemen yang dibutuhkan PBNU.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved