Berita Jatim
Ratusan Sopir di Lumajang Mogok Kerja Menolak Rencana Penerapan Zero ODOL: Kami Akan Rugi
Ratusan sopir di Lumajang melakukan mogok kerja sebagai bentuk penolakan rencana penerapan zero ODOL: Kami akan rugi.
Penulis: Tony Hermawan | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan
TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Para sopir di Lumajang melakukan aksi mogok kerja di Jalan Wonorejo, merespons rencana pemerintah menerapkan zero over dimension over loading (ODOL) pada tahun 2023, Kamis (10/3/2022).
Pantauan di lokasi, aksi ini dimulai sejak sekitar pukul 10.00 WIB.
Di ruas jalan nasional ini, para sopir truk memarkir kendaraanya di tepi jalan raya. Mereka juga melakukan sweeping. Sopir truk yang masih melintas langsung dihentikan oleh massa untuk ikut bergabung demo menolak kebijakan pelarangan truk ODOL.
Yusuf, koordinator aksi mengatakan, aksi mogok kerja ini digelar sebagai bentuk dukungan moril terhadap rekan sesama sopir yang hari ini berunjuk rasa menolak zero ODOL di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Semua sopir merasa terpanggil melakukan aksi solidaritas, sebab wacana zero ODOL dianggap banyak merugikan sopir truk.
"Kalau kami tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas, maka kami akan rugi. Tekor solar, karena harus kerja dua kali,” ujar Yusuf.
Yusuf mengatakan, larangan ODOL juga membuat sopir truk bingung. Karena sering kali pengusaha minta barang yang dibawa lebih banyak. Sehingga, mau tidak mau sopir truk harus menambah muatannya.
Terlebih saat di perjalanan, ia menduga banyak petugas yang justru melakukan pungli dengan dalih menegakkan aturan zero ODOL.
"Truk pasir di timbangan itu sering lolos petugas, padahal angkutannya melebihi batas. Tapi kenapa kalau truk logistik jika angkutannya over harus langsung oper armada," keluhnya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Bayu Halim Nugroho mengatakan, aksi mogok tersebut berlangsung secara damai.
"Semua aman, sopir hanya membagikan brosur ke jalan soal zero ODOL," ujar AKP Bayu Halim Nugroho.
Diakui AKP Bayu Halim Nugroho, aturan ODOL ini memang tengah jadi sorotan di dunia angkutan logistik. Bisa dibilang lebih banyak pihak yang tidak setuju zero ODOL diterapkan. Apalagi, jika dikritisi, sopir mengangkut muatan lebih juga karena permintaan pemilik armada dan pengusaha. Sehingga, cukup sulit diselesaikan jika tidak ada kerja sama yang maksimal dari berbagai pihak.
"Saya akui razia ODOL masih marak, tapi dalam waktu dekat kami akan undang pengusaha-pengusaha truk untuk kami sosialisasikan, tentunya melibatkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan," pungkasnya.
sopir di Lumajang melakukan aksi mogok kerja
over dimension over loading (ODOL)
Kantor Gubernur Jawa Timur
AKP Bayu Halim Nugroho
Dinas Perhubungan
TribunJatim.com
berita Lumajang terkini
Tribun Jatim
berita Jatim terkini
zero ODOL
DPRD Jatim Konsultasi Anggaran Pemilihan Serentak 2024 di Kemendagri |
![]() |
---|
Dukung Muscab Arebi Malang, BPR Lestari Jatim Terima Penghargaan |
![]() |
---|
Hendak Petik Buah Kelapa, Kakek di Tulungagung Malah Bernasib Nahas, Tergeletak di Tanah |
![]() |
---|
10 Ribu Tiket KA Disediakan Daop 8 Surabaya Dengan Harga Miring Pada Program New Year Deals |
![]() |
---|
Siasat Busuk Pemilik Yayasan di Banyuwangi Nodai Muridnya, Gunakan 1 Ancaman ke Korbannya |
![]() |
---|