Pupuk Bersubsidi untuk Petani Tambak Dicabut, Begini Langkah Dinas Perikanan Gresik

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Setelah ada kebijakan pencabutan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mengusulkan 19 ribu ton pupuk bersubsidi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI).

Pada tahun 2022, pembudi daya ikan dan udang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Hal ini merupakan keputusan pemerintah, bahwa pupuk bersubsidi hanya untuk petani di bawah kendali Kementan RI. 

Kepala Dinas Perikanan Gresik, Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya menanggapi dicabutnya alokasi pupuk untuk petambak. 

Pihaknya telah melakukan langkah awal menyampaikan kebutuhan petani tambak ke Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim. 

"Selanjutnya juga sudah melakukan koordinasi tentang pencabutan alokasi pupuk ke Petrokimia Gresik, sebagai produsen pupuk yang ada di Gresik maupun DPRD Gresik dan DPR RI," kata Choirul Anam, Selasa (15/3/2022). 

Dia juga telah mengirimkan surat ke Dirjen Perikanan Budidaya terkait pengajuan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022. Khusus pembudi daya perikanan. 

"Surat sudah kami kirimkan bulan Februari," terangnya. 

Dijelaskan Anam, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani tambak Gresik kurang lebih 19 ribu ton. Dengan rincian jenis urea sebanyak 9,5 ton, SP 36 sebanyak 8,7 ton, dan organik 948.783 kilogram. 

"Total luas lahan tambak sekitar 31.044 dengan jumlah pembudi daya 15.188 orang. Diperkirakan bulan Juli 2022 usulan pupuk bersubsidi untuk petani tambak ini dicairkan," imbuhnya. 

Salah satu petani tambak asal Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Gresik, Hamidi mengatakan, petani tambak sangat butuh pupuk bersubsidi.

"Tentu butuh pupuk," terangnya. 

Petani lain, Sudharmono juga menaruh harapan yang sama. Dia meminta agar pupuk bersubsidi tetap dialokasikan oleh pemerintah. 

"Kami berharap pemerintah hadir dalam permasalahan pupuk ini," ujarnya.