Breaking News:

Berita Jatim

PWNU Jawa Timur Akan Gelar Forum Musyawarah Alim Ulama di Tuban, Bahas Kriteria Pemimpin di 2024

PWNU Jawa Timur akan menggelar Forum Musyawarah Alim Ulama di Tuban untuk membahas kriteria sosok pemimpin yang jadi acuan di tahun 2024.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Rapat Koordinasi Panitia Rapat Pleno PWNU Jawa Timur dan Musyawarah Alim Ulama di Ponpes Sunan Bejagung Semanding, Tuban, Senin (28/3/2022).  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama akan digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada Rabu (30/3/2022). 

Dalam kegiatan yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, ini akan membahas sejumlah persoalan. 

Di antaranya, pembahasan terkait kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga Nahdlatul Ulama di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi mulai Pilpres, pemilihan wakil rakyat di DPR dan DPRD serta DPD RI. 

Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, para ulama dan kiai pesantren, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH M Anwar Manshur, dan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, beserta jajaran pengurus dijadwalkan hadir. 

Di samping itu, akan diikuti utusan badan otonom (Banom) NU. Mulai dari Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.

Selain jajaran NU, forkopimda dijadwalkan juga akan hadir, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Jawahir, dalam keterangannya mengatakan, para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, utamanya dalam koridor politik kebangsaan. 

"Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024, tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat," kata KH Abdul Matin Jawahir, Senin (28/3/2022). 

Terkait pelaksanaan pesta demokrasi mendatang, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.

PWNU Jawa Timur telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal.

KH Abd Salam Shohib mengatakan, demokrasi harus dijaga bersama, maka PWNU Jawa Timur dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda, karena melanggar konstitusi.

’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro, dan sebaliknya," ujarnya. 

"Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” tambah Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang ini.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved