Berita Jatim

PBNU Layangkan Surat Teguran untuk PWNU Jawa Timur karena Ubah Struktur Pengurus Tanpa Restu

PBNU melayangkan surat teguran untuk PWNU Jawa Timur karena mengubah struktur pengurus tanpa persetujuan. PBNU meminta tetap gunakan kepengurusan lama

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat teguran bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, karena menggunakan struktur kepengurusan baru tanpa izin dari PBNU, Selasa (29/3/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Gunakan struktur kepengurusan baru tanpa izin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendapat surat teguran dari PBNU.

Wakil Sekjen PBNU, Suleman Tanjung, mengatakan, struktur baru PWNU harus mendapatkan persetujuan PBNU.

“Struktur baru PWNU harus mendapatkan persetujuan PBNU. Struktur kepengurusan PWNU juga harus di SK-kan dan bertandatangan Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen,” kata Wakil Sekjen PBNU, Selasa (29/3/2022).

Teguran bagi PWNU Jawa Timur tertuang dalam surat bernomor 241/C.I.16/03/2022, tertanggal 28 Maret 2022 dan ditandatangani Ketua PBNU Ulyas Thaha, dan Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung.

Dalam surat teguran ini, PBNU meminta PWNU Jawa Timur tetap menggunakan struktur kepengurusan PWNU yang lama, yakni Rais Syuriah KH Anwar Manshur; Katib Syuriah KH Syafruddin Syarif, dan Ketua Tanfidziyah KH Marzuki Mustamar, serta Sekretaris Prof Akh Muzakki.

Menurut Suleman Tanjung, PWNU Jawa Timur semula mengusulkan struktur baru PWNU, namun usulan ini ditolak oleh PBNU.

Karenanya seluruh surat menyurat di PWNU Jawa Timur harusnya tetap menggunakan struktur pengurus yang lama.

PBNU sendiri melalui rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah yang digelar di Kampus UNUSIA Parung, Bogor pada 9 Maret 2022 telah memutuskan adanya masa transisi kepengurusan selama enam bulan. 

Artinya selama enam bulan ke depan, seluruh kepengurusan termasuk kepengurusan di PWNU Jawa Timur masih berlaku kepengurusan yang lama.

Masa transisi ini juga untuk memberikan waktu kepada pengurus yang rangkap jabatan untuk memilih. 

"Di AD/ART itu tidak ada larangan melakukan pengunduran masa transisi. Dan PBNU saat ini telah memutuskan masa transisi. Semua pihak PWNU dan PCNU harus tunduk pada keputusan PBNU,” kata Suleman.

Sementara itu, teguran ini merupakan teguran kelima yang dikeluarkan PBNU sepanjang bulan Mei 2022. 

Sebelumnya PBNU juga menegur empat PCNU, yakni Situbondo, Magetan serta Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan yang tetap nekat menggelar PKPNU. 

PBNU telah menetapkan moratorium PKPNU, sehingga seluruh PCNU dilarang menggelar pengkaderan PKPNU hingga tim dari PBNU selesai melakukan audit dan penyempurnaan sistem pengkaderan di tubuh NU (termasuk di dalamnya PKPNU).

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved