Berita Nganjuk

Respon Plt Bupati Nganjuk Soal Uji Publik Raperda Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk gelar Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pengelolaan

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi memberikan penjelasan terkait dalam uji publik Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan aset milik daerah. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk gelar Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolan Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk.

Hal itu dilakukan agar nantinya draf atau rancangan dari peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang akan diterapkan dapat dipahami, dan jika ada kekurangan dapat diberikan saran, masukan ataupun kritikan dari masing-masing OPD.

Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk, Kartimah mengatakan, uji publik tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Melalui peraturan tersebut, daerah diwajibkan menyusun perda tentang pengelolaan keuangan daerah beserta peraturan teknis pelaksanaannya, paling lambat tahun ini.

Baca juga: Gerakan Menuju Smart City, Pemkab Nganjuk Tandatangani Kesepakatan dengan Kementerian Kominfo

"Untuk itu, perlukan uji publik Raperda tersebut supaya nantinya Perda itu sesuai aturan dan bisa dijalankan di Kabupaten Nganjuk," kata Kartimah, Jumat (22/4/2022).

Sementara Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, uji publik raperda tersebut merupakan inisiatif Pemkab Nganjuk untuk melindungi perangkat daerah melalui payung hukum.

"Tentunya dalam uji publik ini nantinya harus bisa menghasilkan perda yang betul-betul sesuai dengan peraturan di atasnya," kata Marhaen Djumadi.

Oleh karena itu, dikatakan Marhaen Djumadi, pihaknya mengajak OPD untuk selalu kritis dan proaktif manakala ada beberapa peraturan yang menjadi catatan.

Baca juga: Gunakan Pupuk Organik, Nganjuk Budi Dayakan Padi Sehat untuk Hasilkan Beras Sehat bagi Masyarakat

Artinya tidak sekedar formalitas, tapi betul-betul ada masukan pasal per pasal, meskipun dalam konsep Raperda sudah disesuaikan.

"Dengan begitu Perda itu betul-betul berkualitas dan memberi manfaat sesuai aturan,” ucap Marhaen Djumadi.

Dan setelah diadakannya Uji Publik dan masukan-masukan dari perangkat daerah, tambah Marhaen Djumadi, hasilnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Nganjuk. Dimana tahun 2022 Raperda itu harus ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Nganjuk. BPKAD untuk melaksanakan sosialisasi ke setiap OPD setelah adanya peraturan baru tersebut.

"Kami akan betul-betul mengawal Raperda tersebut untuk secepatnya disahkan menjadi Perda," tutur Marhaen Djumadi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita Nganjuk

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved