Berita Madura

Ada Aktivitas Penimbunan Bahu Sungai di Sampang, Pemprov Jatim Bakal Layangkan Surat Teguran Ketiga

Pemerintah Provinsi Jatim melalui UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan bakal mengirim surat teguran kem

Penulis: Hanggara Syahputra | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/Hanggara Pratama
Kondisi sungai setelah terdapat pembangunan hingga menimbun bahu sungai di Dusun Berek Sabe, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Pemerintah Provinsi Jatim melalui UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan bakal mengirim surat teguran kembali kepada pemilik aktifitas pembangunan hingga menimbun bahu sungai di Dusun Berek Sabe, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura.

Bahkan, penyampaian surat tersebut bakal ketiga kalinya, mengingat hingga saat ini pemilik bangunan tak kunjung mengindahkan surat teguran yang di sampaikan sebelumnya.

Adapun, surat pertama dan ke dua dilayangkan pada 9 Februari dan 10 Maret 2022 lalu.

Dalam surat itu Pemprov Jatim menyatakan, pembangunan tampa ijin yang berada dibantaran Affour kali kemuning Dusun Berek, Desa Jelgung Kecamatan Robatal Sampang, telah melanggar peraturan Pemprov Jatim No 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan sungai pasal 11 ayat 3 huruf b.

Juga melanggar peraturan Gubernur Jatim No 18 Tahun 2016 tentang pengelolaan sungai pasal 48 ayat 1, di mana masyarakat dilarang pemanfaatan sungai tanpa ijin Gubernur.

Baca juga: Injak Benda Dikira Besi Tua, Warga Surabaya Syok Usai Tahu Mortir Sisa Perang: Untung Gak Meledak

Kasi UPT PSDA Provinsi Jatim Adi Susilo, mengatakan, bahwa pengiriman surat teguran ke tiga bakal dilakukan dalam waktu dekat ini. "Nanti setelah surat ke-3 ini kami akan action ke lapangan," tegasnya.

Sementara, sebelumnya Pemerintah Desa (Pemdes) Jelgung melalui Sekretaris Desa Moh. Zaini mendukung langkah pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jatim apabila aktivitas penimbunan sungai sudah melanggar Undang-undang.

Sehingga pihaknya berharap ada tindakan khusus bagi pelanggar atau yang bersangkutan guna masyarakat paham bahwa segala sesuatu yang dilakukan ada konsekuensinya.

"Kami selaku Pemdes Jelgung, sudah memberikan arahan kepada bersangkutan agar tidak diteruskan, namun tidak di hiraukan," tutupnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved