Puan Kecam Kasus Penculikan dan Pencabulan Anak di Bogor, Minta Pelaku Dihukum Berat

Uji coba implementasi UU TPKS sendiri sudah dimulai saat persidangan kasus pemerkosa santri, Herry Wirawan, yang dijatuhi hukuman mati dan membayarkan

Editor: Bardjan
Humas DPR RI
Puan Maharani 

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Hancur hati Ketua DPR RI Puan Maharani mendengar kasus penculikan 12 anak di Bogor.

Sebagai seorang ibu, tak terperikan rasanya jika anak tiba-tiba menghilang dan jadi korban kekerasan seksual. Untuk itu, Puan minta pelaku dihukum berat.

“Ini persoalan yang sangat serius buat saya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual,” ucap Puan. 

Pelaku dapat dijerat dengan dua undang undang sekaligus, yaitu UU Perlindungan anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Uji coba implementasi UU TPKS sendiri sudah dimulai saat persidangan kasus pemerkosa santri, Herry Wirawan, yang dijatuhi hukuman mati dan membayarkan restitusi pada korban.

Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Erlinda, yang juga mantan komisioner KPAI mengatakan, pihaknya terus memonitor proses penyelidikan di kepolisian.

Baca juga: Negara Harus Lindungi Rakyat dari Kekerasan Seksual, Puan Minta Aturan Turunan UU TPKS Diterbitkan

“Apabila diduga nanti pada saat proses penyidikan sudah tahapan 21 ternyata itu tindak pidana kekerasan seksual nah karena itu harus bisa mengakomodir UU TPKS dan diintegrasikan dengan UU yang sudah ada UU Perlindungan anak dengan sistem peradilan anak,” kata Erlinda.

Dijerat berbagai pasal dalam undang-undang, hukuman bagi pelaku bisa lebih berat. Mulai dari kurungan hingga bahkan kebiri kimia.

Lebih lanjut, UU TPKS juga mengatur adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

“Nah seperti sekarang bahwa pihak kepolisian dengan sendirinya otomatis harus di dalam dia penyidikan, dia memasukkan restitusi juga kepada korban ini. Sehingga terduga pelaku ini harus memberikan restitusi seperti yang ada di UU TPKS,” ujar perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Child Protection Watch ini.

Saat ini, Staf kepresidenan terus berkoordinasi dengan KPPAI dan KPAI juga kepolisian untuk mengetahui perkembangan kasus ini.

Baca juga: Tanggapi Kasus Penculikan dan Kekerasan Seksual Kepada Anak, Puan Minta Pelaku Dijerat UU TPKS

Kemudian, dia juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Karena, saat ini, dari 500 lebih kabupaten di seluruh indonesia, hanya separuh yang memiliki UPTD PPA.

Padahal, UPTD PPA bisa menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

“Berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lain  termasuk kekerasan seksual. Yang kita dorong untuk daerah, UPT sudah ada sayangnya belum terpadu,” tandas Erlinda.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved