Berita Kabupaten Pasuruan

Tidak Temukan Indikasi Gratifikasi, Kejaksaan Tutup Kasus Pokir Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan

Tidak menemukan indikasi gratifikasi, kejaksaan menutup kasus pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Galih Lintartika
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Kamis (10/3/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menanggapi terkait penyelidikan kasus dugaan gratifikasi proyek penunjukan langsung (PL) yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Korps Adhyaksa menutup penyelidikan kasus tahun anggaran 2020 ini setelah melakukan serangkaian pulbaket dan puldata. Dalam penyelidikan, penyidik belum menemukan indikasi gratifikasi di kasus ini.

Langkah kejaksaan ini membuat penyelidikan kasus ini akhirnya menemui titik terang.

Sebelumnya, tidak ada kepastian kasus ini dilanjutkan atau dihentikan, karena belum ada penjelasan dari pihak kejaksaan.

Akan tetapi, Korps Adhyaksa bisa saja kembali membuka kasus ini, jika memang nantinya, ada bukti baru dalam kasus dugaan gratifikasi proyek PL yang bersumber dari pokir anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kepala Kejari Kabupaten Pasuruan, Ramdanu Dwiyantoro menjelaskan, tim penyidik kejaksaan sudah bekerja selama satu tahun lebih. Ada ratusan saksi yang diperiksa, mulai organisasi perangkat daerah (OPD), rekanan, hingga anggota dewan.

"Dari pemeriksaan itu, penyidik belum menemukan indikasi kuat yang mengarah ke gratifikasi tersebut. Maka dari itu, kami belum memiliki alat bukti yang kuat untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini," katanya.

Disampaikan Ramdanu Dwiyantoro, kasus ini ditutup karena tidak cukup alat bukti untuk diusut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Menurutnya, alat bukti transaksi digunakan untuk gratifikasi dari keterangan saksi tidak cukup kuat.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jemmy Sandra menambahkan, ditutup ini bukan berarti berhenti. Artinya, kata jemmy, jika nanti di kemudian hari, ada bukti kuat dalam kasus di tahun 2020, akan dibuka kembali.

"Silakan, bagi teman-teman NGO yang memiliki bukti tambahan untuk tahun anggaran 2020 ini, sampaikan ke kami. Nanti akan kami tindak lanjuti kembali," sambung Jemmy.

Menurutnya, saat ini tim penyidik kejaksaan belum menemukan minimal dua alat bukti untuk dijadikan dasar menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan dari penyelidikan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Kabupaten Pasuruan

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved