Berita Pasuruan

Perusahaan Tak Berizin di Pasuruan Diduga Tetap Beroperasi, Satpol PP dan Polisi Didesak Bertindak

Sebuah perusahaan di Kenduruan, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan diduga kuat tetap beroperasi sekalipun sudah pernah ditegur oleh Satpol PP Kabupaten Pasu

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/GALIH LINTARTIKA
Foto tampak depan perusahaan yang ditutupi seng karena mendapat teguran dari Satpol PP tidak adanya dokumen perizinan, dan seorang yang diduga karyawan keluar masuk perusahaan. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Sebuah perusahaan di Kenduruan, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan diduga kuat tetap beroperasi sekalipun sudah pernah ditegur oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang packaging sebuah brand kosmetik itu ditegur karena tidak memiliki dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Hingga akhirnya, pabrik tersebut memasang pagar seng keliling dan berhenti operasi, pada Agustus 2021 lalu. Semua papan nama perusahaan, dan atributnya dilepas sebagai bentuk tindak lanjut teguran Satpol PP.

Namun, informasi yang didapatkan sejak tujuh bulan yang lalu, ternyata masih ada saja aktifitas di perusahaan itu. Diduga kuat,perusahaan terus beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Aktifitas pabrik kemasan kosmetik diduga masih beroperasi sampai sekarang. Bahkan truk cargo muatan produksi masih keluar masuk pabrik bodong tersebut. Dan setiap harinya, ada keluar masuk karyawan.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) Lujeng Sudarto mempertanyakan keseriusan perusahaan yang tak berizin dalam mematuhi perundang - undangan yang berlaku.

Baca juga: Sungai Tercemari Limbah, Warga di Pandaan Pasuruan Gelar Demo, Keluhkan Air Tak Bisa Dipakai Mandi

"Kami mendesak Satpol PP dan Polres Pasuruan untuk segera mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang nakal ini. Ini adalah salah satu bentuk kejahatan koorporasi yang tidak bisa ditolelir," katanya.

Disampaikannya, Polres tidak boleh berdiam diri dengan fakta terjadinya pelanggaran UU Penataan Ruang. Menurutnya, ini sebagai pembelaran bagi Pemkab Pasuruan untuk lebih selektif bagi para investor nakal.

"Jangan lantas ketika bersikap “dermawan” tetapi ditolelir dengan melakukan pelanggaran perundang-undangan. Ini menjadi presden buruk untuk ditiru oleh investor-investor lain," paparnya.

Lujeng, sapaan akrabnya meminta Polres harus bersikap fair dengan menjalankan prinsip equality before the law, tidak ada yang kebal hukum. Polres harus segera menindak tanpa harus melihat siapa dibalik perusahaan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved