Pemilu 2024

Tahapan Pemilu Dimulai, Bawaslu Jatim Pastikan Siap Lakukan Tugas Pengawasan

Bawaslu Jatim mengikuti apel siaga pengawasan Pemilu 2024 yang digelar serentak secara nasional, Selasa (14/6/2022). Ini menjadi penanda kesiapan Bawa

TRIBUNJATIM.COM/YUSRON NAUFAL PUTRA
Bawaslu Jatim saat mengikuti apel siaga pengawasan Pemilu 2024 yang digelar serentak secara nasional, Selasa (14/6/2022). 
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bawaslu Jatim mengikuti apel siaga pengawasan Pemilu 2024 yang digelar serentak secara nasional, Selasa (14/6/2022). Ini menjadi penanda kesiapan Bawaslu Jatim dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan dan proses Pemilu mendatang. 
Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengungkapkan, sebagai lembaga pengawas pihaknya telah sepenuhnya siap.
"Tentu kami di wilayah siap. Untuk tahun ini kan ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh KPU dan calon peserta Pemilu," kata Aang saat dikonfirmasi. 
Merujuk jadwal yang telah disahkan, diantara tahapan Pemilu yang akan berlangsung di tahun ini misalnya mulai dari proses pemutakhiran data pemilih serta pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024. 
Aang mengutip pesan dari Ketua Bawaslu RI dalam apel serentak tersebut. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan, seluruh jajaran diminta untuk meningkatkan kinerja. Menurut Aang pihaknya siap mengikuti arahan tersebut. 
"Sesuai amanah itu, kita memang diminta untuk siap dan bersiaga. Pelaksanaan itu mengkonsolidasi seluruh jajaran pengawas dan menyiapkan jajaran pengawas hingga tingkat bawah," jelasnya. 
Sebagai tindaklanjut setelah apel itu, Bawaslu Jatim menyebut bakal melakukan identifikasi tahapan krusial. Dijelaskan Aang, pihaknya siap berkolaborasi guna menyukseskan Pemilu 2024. 
"Sementara partisipasi masyarakat bisa diwujudkan baik itu melalui kegiatan pemantauan yang terakreditasi oleh Bawaslu," ucapnya menambahkan. 
Selama ini, lanjut Aang, Bawaslu sudah membuat kelompok di desa maupun kelurahan dalam kaitan partisipasi masyarakat itu baik melalui desa anti politik uang, desa awas dan sebagainya. 
"Kita juga sudah punya kader pengawas partisipatif sekitar empat ribuan jumlahnya di Jawa Timur," tuntasnya. 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved