Anggota DPRD Pasuruan Jadi Tersangka

Breaking News, Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Kasus Pengadaan Tanah untuk JLU, Ada Anggota Dewan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta jual beli untuk pengadaan tanah. Siapa saja?

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Galih Lintartika
Tersangka S, anggota DPRD Kota Pasuruan yang ditahan karena kasus pengadaan tanah untuk pembangunan JLU saat menjabat sebagai Camat Gadingrejo, Kota Pasuruan, beberapa waktu lalu 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang membuat Pemkot Pasuruan mengalami kerugian.

Dua tersangka itu adalah S, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau mantan Camat Gadingrejo saat pengadaan tanah itu.

S sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) saat itu. Tersangka kedua EW, staff tersangka S saat Camat Gadingrejo. Keduanya dijebloskan sel tahanan Lapas kelas II B Kota Pasuruan, Senin (11/7/2022) sore.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pasuruan Maryadi Idham Khalid mengatakan, keduanya diduga kuat terlibat dalam pemalsuan pembuatan akta jual beli dalam pengadaan tanah pembangunan JLU.

Dia menjelaskan, S saat menjabat Camat, dan EW staffnya diduga bersekongkol dengan membuat akta jual beli palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga negara dirugikan atas perbuatan keduanya.

"Modusnya, mereka diduga dengan sengaja membuat akta jual beli untuk tanah satu bidang yang sudah jelas tidak terdampak atau tidak masuk dalam rencana pembebasan tanah untuk pembangunan JLU," kata Maryadi.

Baca juga: Akhir Pekan Layanan Pertanahan Gresik Tetap Buka, Permudah Masyarakat Urus Kelengkapan Dokumen Tanah

Maryadi menyebut, yang seharusnya dibebaskan ini adalah tanah bidang A. Namun, tanah bidang A ini tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya. Sehingga, dua tersangka ini membuat akta jual beli untuk tanah bidang B.

"Sejatinya, jarak tanah bidang A dan tanah bidang B ini sangat jauh. Tidak ada korelasinya, satu di sisi selatan dan satunya di sisi barat. Tidak signifikan, sehingga penyidik menduga ada perbuatan melawan hukum," lanjut dia.

Menurut dia, dari hasil penyidikan penyidik, keduanya diduga dengan sengaja membuat akta jual beli untuk tanah bidang B yang jelas - jelas tidak terdampak pembangunan JLU untuk menguntungkan pihak lain.

"Pemilik tanah bidang B ini tidak seharusnya menerima uang ganti rugi dari Pemkot Pasuruan, karena tanahnya tidak masuk dalam rencana pembabasan lahan untuk pembangunan JLU," tambahnya.

Dari perbuatan kedua tersangka, Pemkot Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp 118 juta. Uang ganti rugi itu diberikan kepada pihak yang tidak berhak menerima karena tanahnya tidak masuk dalam pembebasan.

Sekadar informasi, Pemkot Pasuruan memang sedang melakukan pembebasan tanah untuk pengadaan JLU sejak tahun 2014 - 2019. Ada beberapa bidang tanah yang dibeli Pemkot untuk membangun ini.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved