Penangkapan DPO Pencabulan Jombang

Mitigasi Ponpes Shiddiqiyyah Jombang Pasca Pembatalan Pencabutan Izin Tunggu Gus Yaqut Pulang

Mitigasi Ponpes Shiddiqiyyah Jombang pasca pembatalan pencabutan izin masih menunggu Menteri Agama Gus Yaqut pulang dari Arab.

TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat ditemui di Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (14/7/2022) menegaskan, Pemerintah tidak akan lepas tangan begitu saja dalam menangani kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah tidak akan lepas tangan begitu saja dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat ditemui di Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (14/7/2022).

Menurut Muhadjir Effendy yang juga menjabat sebagai Menteri Agama Ad Interim, akan ada mitigasi dalam bentuk pembinaan dari pemerintah di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah pasca rencana penutupan ponpes tersebut dibatalkan.

"Yang saya batalkan kemarin rencananya. Jadi baru rencana akan ditutup, suratnya belum disampaikan ke pihak lembaga (Pondok Pesantren Shiddiqiyyah)," kata Muhadjir Effendy.

Pembatalan rencana penutupan Pondok Pesantren Shiddiqiyyah tersebut mempunyai sejumlah tujuan, yang pertama adalah agar pengelola pondok pesantren, terutama wali santri tidak bingung terkait status Ponpes Shiddiqiyyah pasca adanya kasus kekerasan seksual.
 
"Orang tua wali santri tidak bingung, mantap terkait status anak-anaknya sebagai santri di sana, dan santri bisa belajar dengan tenang, serta tidak waswas," ucap Muhadjir.

Keputusan tersebut, lanjut Muhadjir merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo agar pendidikan di Ponpes Shiddiqiyyah tetap berlangsung.

Pemerintah sendiri akan melakukan mitigasi di Ponpes Shiddiqiyyah agar kejadian serupa tak terulang.

"Nanti yang ada mitigasi, pembinaan. (Bentuknya) Masih menunggu Menteri Agama sebentar lagi pulang (dari Arab Saudi). Saya kan ad interim," lanjut Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Lebih lanjut, Muhadjir memastikan ke depan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akan lebih optimal.

Salah satunya adalah dengan membuat produk hukum turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

"Nanti akan ada produk turunan berupa aturan-aturan pemerintah. Ya tinggal menerjemahkan dari itu saja. Kenapa penanganannya tidak terlalu maksimal, itu belum ada perangkat UU-nya," jelas Ketua PP Muhammadiyah ini.

"Oleh karena itu, dengan UU PPKS, kita harapkan nanti semua bisa ditindaklanjuti dengan baik," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jombang

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved