Berita Jatim

Petani Jawa Timur Sayangkan Pencabutan Subsidi Pupuk ZA oleh Pemerintah: Pertanda Kiamat bagi Kami

Petani di Jawa Timur menyayangkan pencabutan subsidi pupuk ZA yang dilakukan oleh pemerintah: Pertanda kiamat bagi kami.

TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra
Petani di Kecamatan/Kabupaten Madiun menunjukkan padi yang diserang hama wereng, Minggu (26/6/2022). Keputusan pemerintah mencabut alokasi subsidi pupuk jenis ZA disayangkan sejumlah asosiasi kelompok dan aktivis petani di Jawa Timur. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Keputusan pemerintah mencabut alokasi subsidi pupuk jenis ZA menyusul dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sektor pertanian, disayangkan sejumlah asosiasi kelompok dan aktivis petani di Jawa Timur.

Ketua Asosiasi Tebu Rakyat (APTR) Jawa Timur, Dwi Irianto mengatakan, pupuk jenis ZA saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama bagi petani, untuk kesuburan dan daya tahan tanaman pertanian. 

Pupuk ZA yang selama ini disubsidi oleh pemerintah juga sangat dibutuhkan bagi petani tebu agar bisa menjaga bobot dan rendemen tebu.

"Jika subsidi pupuk ZA dicabut, maka petani akan mencari pupuk non subsidi dengan harga empat kali lipat," kata Dwi Irianto, Minggu (17/7/2022).

Hal tersebut membuat biaya pokok produksi petani tebu akan sangat tinggi, sementara hasil jual gulanya dibatasi dengan harga eceran tertinggi (HET).

Sementara itu, Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Suharno, mengatakan, keputusan mencabut subsisdi pupuk ZA di tengah sulitnya para petani mendapatkan alokasi pupuk dinilai kurang tepat.

Apalagi saat ini serangan hama pertanian semakin mengganas, terutama di wilayah Jawa Timur

"Kami tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintah mencabut subsidi ZA. Saat ini saja dengan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi dan sedikitnya alokasi hanya 30 persen-50 persen, apalagi hilangnya pupuk subsidi organik, hama dan penyakit di wilayah kami di Jawa Timur sulit untuk dikendalikan," jelas Suharno.

Di tempat yang berbeda, Ketua Asosiasi Hortikultura Jawa Timur, Rudi Kriswanto menilai jika kebijakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 ini sangat kontrapoduktif.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved