Berita Jatim

Indonesia Terancam Resesi, Ekonom UNAIR Beri Saran Agar Pemerintah Selamat: Harus Diperhitungkan

Indonesia disebut-sebut berada di peringkat ke-14 dari 15 negara yang terancam resesi

Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.COM/Fikri Firmansyah
Ekonom Universitas Airlangga, Dr Imron Mawardi SP MSi, memberi saran agar Indonesia selamat dari resesi 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Baru-baru ini survei yang rilis oleh Bloomberg menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-14 dari 15 negara yang terancam resesi.

Indonesia terancam resesi dengan probabilitas sebesar 3 persen, sementara di urutan pertama diduduki oleh Srilanka dengan probabilitas mencapai 85 persen.

Meskipun kemungkinan resesi Indonesia kecil, namun kondisi ekonomi sekarang ini tetap patut diwaspadai.

Menanggapi kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Imron Mawardi SP MSi, menyarankan dua hal kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Satu di antara dua hal tersebut berkaitan dengan ketahanan pangan, khususnya terkait keputusan dalam Peminjaman utang

Baca juga: Dollar Sudah Tembus Rp 15 Ribu, Pakar Ekonomi Unair Minta Masyarakat Tenang: Tak Perlu Panik

Dr Imron menjelaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan betul keputusan sebelum berutang.

Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR itu menyebut, kemampuan dalam membayarkan utang bukan ditentukan dari rasio uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi ditentukan dari tax ratio.

“Pemerintah harus memperhitungkan bahwa kemampuan membayar utang pemerintah itu terletak pada tax ratio dimana tax ratio kita itukan hanya sekitar 9 persen dari PDB artinya per 1000 PDB itu hanya bisa menghasilkan 90 persen pajak,” ucap Dr Imron. Rabu (27/7/22)

Bandingkan dengan Eropa, sambung Dr Imron, yang memiliki tax ratio di atas 30 persen. Artinya jika utang mereka setara dengan 60 persen dari PDB maka utang tersebut akan lunas dalam waktu dua tahun.

Tetapi kalau utang Indonesia 40 persen dari PDB maka mencapai 4 tahun dari perolehan pajak untuk dapat melunaskan utang tersebut.

“Jadi ini memang harus diperhitungkan, bagaimana pemerintah juga menurunkan atau mengurangi rasio utang kita ke depan yang tentunya dengan melakukan penggunaan anggaran yang efisien.

Bahaya jika butuh utang seharusnya utang yang produktif yang betul-betul bisa memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian,” pungkas Dr Imron.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved