Berita Kediri

Jaranan Warnai Aksi di Kejari Kota Kediri, Massa Pertanyakan Inisiator Kasus BPNT Belum Diproses

Pegiat antikorupsi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Massa mempertanyakan inisiator korupsi kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  masih

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/DIDIK MASHUDI
Pegiat antikorupsi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri mempertanyakan inisiator pelaku korupsi yang belum ditahan, Rabu (3/8/2022). Dalam aksinya massa menggekar tarian jaranan 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pegiat antikorupsi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Massa mempertanyakan inisiator korupsi kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  masih belum diproses hukum, Rabu (3/8/2022).

Di kantor kejaksaan massa membacakan mantra-mantra dengan tujuan para jaksa diberikan keberanian dan kekuatan untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang ada di Kota Kediri.

Selain itu juga menggelar tarian jaranan sebagai ekspresi dukungan kepada aparat penegak hukum. Malahan sejumlah pendemo juga ikut menari barongan. 

Setelah menyampaikan orasi berkaitan dengan penegakan hukum, perwakilan pendemo kemudian ditemui Kasi Pidsus Nurngali dan Kasi Intel Hery Rachmad di ruang rapat.

Supriyo selaku Korlap Aksi pegiat antikorupsi mengungkapkan, setelah menyaksikan persidangan kasus BPNT ada fakta persidangan yang sangat nyata. 

Karena salah satu pejabat setingkat kasi di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri yang menginisiasi pertemuan di salah satu rumah makan. Pertemuan dihadiri sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus BPNT Kota Kediri sampai beberapa kali.

Baca juga: Curhat Penyandang Disabilitas saat Pencairan BPNT di Pare Kediri, Dibopong Panitia untuk Terima Dana

"Dari sejumlah pertemuan itu disepakati penitipan harga yang berakibat negara harus membayar lebih," ungkapnya.

Supriyo  memberikan contoh dari pihak suplier untuk beras yang semula suplier hanya mengambil keuntungan Rp 200 per kg melonjak menjadi Rp 900 per kg.

"Rinciannya, Rp 200 untuk pendamping dan Rp 700 untuk pejabat Dinsos. Uangnya dibagi untuk anggota dan dialokasikan Rp 100 juta untuk rekreasi," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved