Berita Kota Batu

BPN Kota Baru Realisasi Program Reforma Agraria di Dusun Kekep, Wawali Punjul Harapkan Bisa Meluas

Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Batu merealisasikan program tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

Penulis: Benni Indo | Editor: Ndaru Wijayanto
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, pengundian kios pedagang Pasar Induk Among Tani akan dilakukan ketika proyek revitalisasi pasar memasuki tahap 90 persen, Selasa (14/6/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Batu merealisasikan program tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

Sebanyak 113 KK yang semula bermukim di kawasan hutan seluas 3,79 hektar, menerima redistribusi sertifikat. 

Sertifikat yang diterbitkan sebanyak 138 lembar terdiri atas 107 bidang rumah, 24 bidang pertanian dan 7 bidang gudang dan kandang. Seiring dengan hal itu, upaya penataan akses dan aset dilakukan setelah para warga mendapat legalitas tanah. 

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan redistribusi sertifikat di Dusun Kekep diharapkan bisa direalisasikan di titik-titik lainnya.

Mengingat masih banyak permukiman dan pertanian, terutama di wilayah Kecamatan Bumiaji yang berada di kawasan hutan pengelolaan Perhutani.

"Pemberdayaan di Dusun Kekep bisa terealisasi secara cepat karena antara BPN dan Pemkot Batu bekerjasama. Semoga apa yang dijalankan di Dusun Kekep bisa menjadi penilaian pemerintah pusat agar redistribusi sertifikat bisa direalisasikan di titik-titik lainnya di Kota Batu," papar Punjul.

Pemkot Batu terkendala keterbatasan anggaran untuk menindaklanjuti penataan aset dan akses di Dusun Kekep.

Hal itu pun disampaikan ke Koordinator Pertanahan Deputi Pengembangan Wialayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Nur Bhakti saat berkunjung ke Kota Batu.

Beberapa rencana pengembangan untuk penataan akses dan aset di Dusun Kekep meliputi pembangunan sanitasi yang diampu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Berikutnya pembangunan jaringan akses jalan yang diampu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Pembangunan kandang komunal serta pengadaan mesin produksi pertanian yang diampu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP).

Nur Bhakti menjelaskan, program reforma agraria redistribusi sertifikat dicanangkan Pemerintah Pusat. Program ini bertujuan agar masyarakat bisa memiliki kesempatan meningkatkan taraf perekonomiannya.

"Ketika pemanfaatan dan penguasaan lahan untuk permukiman dan kegiatan produktivitas, tentunya butuh pengingkatan sarana prasarana, semisal infrastruktur akses jalan dan sanitasi," tutur Bhakti.

Ia mengatakan, usulan-usulan Pemkot Batu untuk peningkatan sarana prasarana di Dusun Kekep akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Usulan-usulan itu akan dibahas bersama dengan beberapa kementerian terkait. Semisal sanitasi ataupun akses jalan yang berada di ranah Kementerian PUPR. Kemudian pengembangan di bidang pertanian akan disampaikan ke Kementan RI.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved