Berita Jatim

DPRD Desak Pemprov Jawa Timur Segera Setorkan Dokumen Draft KUA PPAS P-APBD Jatim 2022

DPRD mendesak Pemprov Jawa Timur agar segera setorkan dokumen draft KUA PPAS P-APBD Jawa Timur 2022. Seharusnya paling lambat minggu pertama Agustus.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang berlangsung pada Senin (8/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur didesak DPRD Jawa Timur untuk segera menyetorkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Jawa Timur 2022.

Menurut legislatif, semestinya draft ini sudah masuk ke dewan. 

Rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (8/8/2022) pun diwarnai interupsi dari Anggota DPRD Jawa Timur, Rohani Siswanto. Salah seorang vokalis di DPRD ini mempertanyakan belum masuknya dokumen draft KUA PPAS P-APBD Jawa Timur 2022

"Dalam PP 12 tahun 2019 pasal 169 dan 170 bahwa penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD itu seharusnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus," kata Rohani Siswanto

Dia mengaku telah mengecek dokumen tersebut. Namun, hingga Senin siang dokumen draft tersebut belum juga masuk ke fraksinya. Politisi Partai Gerindra itu pun mendesak agar hal ini menjadi atensi bersama. 

Sehingga, dia berharap pimpinan daerah, baik Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur agar memberikan arahan kepada jajaran di pemprov, khususnya tim anggaran agar bekerja sesuai dengan koridor perundang-undangan. 

"Termasuk juga melakukan evaluasi apabila ada yang terbukti tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan regulasi," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengatakan, sebenarnya dewan telah menjadwalkan penandatanganan KUA PPAS bersama pemprov pada 13 Agustus 2022 mendatang. 

Namun, hingga kini dia mengaku dokumen itu belum juga diserahkan ke dewan.

"Seharusnya, sekarang tanggal 8 Agustus itu sudah kita bahas," kata Anwar Sadad yang memimpin jalannya paripurna. 

Menurut Anwar Sadad, dalam rapat Badan Musyarawah beberapa waktu lalu, pihaknya telah menekankan agar pemprov segera menyerahkan dokumen tersebut. 

"Masalahnya jadwal penandatangan KUA PPAS Perubahan APBD sudah kita buat, tetapi bahannya hingga hari ini belum diterima," jelasnya. 

Dia mengaku sudah bertanya langsung ke Sekdaprov Jawa Timur secara lisan yang kebetulan juga hadir dalam rapat paripurna DPRD. 

"Ternyata, sudah diajukan surat per tanggal 5 Agustus. Tapi, ada beberapa yang harus direvisi terkait dengan Kementerian Pendidikan. Ya kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya," kata Sadad. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Trenggalek

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved