Berita Kota Malang

Eks 45 Anggota DPRD Malang Minta Keadilan atas Tanah yang Akan Dijadikan Alun-alun Kedungkandang

Eks 45 anggota DPRD Kota Malang meminta keadilan atas tanah yang akan dijadikan sebagai Alun-Alun Kedungkandang.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Rifki Edgar
Agus Sukamto, juru bicara eks 45 anggota DPRD periode 1992-1997 saat menunjukkan SK Pelepasan Tanah di Jalan Mayjen Sungkono Kota Malang dari Wali Kota Malang saat itu, HM Soesamto, Senin (8/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sejumlah kendala terjadi dalam rencana pembangunan Alun-alun Kedungkandang Malang yang gagal digarap pada pertengahan tahun 2022 ini.

Satu di antaranya ialah sengketa tanah yang melibatkan Pemerintah Kota Malang dengan eks anggota DPRD Kota Malang periode 1992-1997.

Sebagian tanah yang akan dibangun sebagai Alun-alun Kedungkandang tersebut, terletak di sisi timur GOR Ken Arok.

Eks 45 dewan tersebut mengklaim hak kepemilikannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang saat itu.

Di mana, Wali Kota Madya Malang HM Soesamto saat itu yang telah menerbitkan SK pelepasan tanah pada 1998 silam. 

Selain itu juga diperkuat dengan SK Wali Kota Malang tahun 2002 era Wali Kota Suyitno. 

"Awalnya kami anggota legislatif dan eksekutif yang totalnya ada 90 orang diberikan hak sewa atas tanah tersebut. Setelah itu, hanya kami 45 dewan yang diberikan hak pengajuan pelepasan yang diterbitkan oleh pak Soesamto," ucap Agus Sukamto, juru bicara eks 45 anggota DPRD, Senin (8/8/2022).

Setelah itu, para eks anggota dewan ini berusaha untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, hingga kini sertifikat tersebut tak kunjung diterbitkan oleh BPN, hingga pergantian tiga Wali Kota Malang di Kota Malang.

Bahkan, persoalan tersebut sempat dilaporkan ke Ombudsman RI dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).  

Sejumlah eks dewan ini juga sempat melakukan pertemuan dan mendapatkan dua saran dari Depdagri, yakni dipersilakan untuk minta ganti rugi atau ke pengadilan.

"Pada saat itu kami minta ganti rugi. Karena kami ingin baik-baik saja dengan Pemkot Malang. Namun, hingga pergantian wali kota tak kunjung ada jawaban sampai saat ini," ucap pria yang dulunya politisi Partai Golkar ini.

Luas tanah yang diklaim milik eks mantan dewan ini seluas hampir 2,5 hektare.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved