Berita Jatim

Pembahasan Raperda Dana Cadangan Pilgub Jatim 2024 Berlanjut, Pemprov: Tak Perlu Refocusing Anggaran

Dana cadangan untuk pemenuhan kebutuhan Pilgub Jatim 2024 bakal mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD)

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Suasana rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda dana cadangan, Senin (8/8/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dana cadangan untuk pemenuhan kebutuhan Pilgub Jatim 2024 bakal mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Diharapkan keran dan potensi PAD terus digenjot agar tidak mengganggu alokasi anggaran di sektor lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov bersama DPRD Jatim akan memenuhi kebutuhan Pilgub 2024 melalui mekanisme dana cadangan sebesar Rp 600 Miliar dalam dua tahun anggaran. Sementara kebutuhan sisanya bakal dipenuhi di tahun 2024.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam rapat paripurna di DPRD, Senin (8/8/2022) menjelaskan, dana cadangan tidak perlu melakukan refocusing anggaran. Begitu pula, sumber dana cadangan dipastikan berasal dari upaya optimal menambah kontribusi PAD.

Pernyataan Emil ini merupakan di antara tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait raperda dana cadangan yang telah disampaikan pada rapat paripurna pekan lalu. Emil mewakili Gubernur Khofifah dalam pembacaan jawaban eksekutif.

Baca juga: Fraksi Gerindra Puji Opini WTP Pemprov Jatim, Pengentasan Kemiskinan Perlu Sinergi

"Kami sampaikan bahwa dalam penerimaan PAD setiap tahunnya, BUMD Jawa Timur telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan," kata Emil dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anwar Sadad.

Sekalipun demikian, dia tak memungkiri ada beberapa BUMD yang kontribusinya perlu ditingkatkan. Menurut Emil, Pemprov Jatim telah berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMD agar secara optimal.

Diantara upaya yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan, bersinergi dengan BPKP untuk melakukan diagnostic dan penilaian implementasi good corporate governance kepada BUMD.

"Mendorong dan berperan dalam melakukan kerja sama business to business antara BUMD Jawa Timur dengan Provinsi lain melalui misi dagang," jelas Emil yang juga Ketua Demokrat Jatim.

Menurutnya, penentuan besaran dana cadangan didasarkan pada hasil pembahasan perhitungan kebutuhan anggaran yang telah dilakukan antara tim desk bersama instansi vertikal yang mengusulkan anggaran hibah Pilkada 2024.

Yakni KPU, Bawaslu, Polda dan Kodam. Sehingga, didapati kebutuhan sebesar Rp 1,86 Triliun. Total perhitungan ini masih belum termasuk kebutuhan anggaran bagi perangkat daerah yang menunjang penyelenggaraan Pilgub 2024.

Mengingat besarnya kebutuhan dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka pengalokasian melalui pembentukan dana cadangan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran.

Pemprov dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan akan membentuk dana cadangan sebesar Rp 600 Miliar yang dilakukan secara bertahap selama dua tahun anggaran. Yakni, Rp 300 Miliar pada perubahan APBD 2022 serta Rp 300 Miliar pada APBD 2023.

"Dan apabila dana cadangan tersebut masih tidak mencukupi, maka kekurangan pembiayaan Pilgub Jatim akan didanai dari APBD tahun berkenaan yakni tahun anggaran 2024," jelas Emil.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved