Berita Pasuruan

Bentuk Posko Aduan Masyarakat, Bawaslu Kota Pasuruan Antisipasi Pencatutan Nama Sepihak oleh Parpol

Bawaslu Kota Pasuruan membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024. 

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/GALIH LINTARTIKA
Saat peresmian PAM oleh Bawaslu Kota Pasuruan sebagai bentuk antisipasi pencatutan nama sepihak oleh parpol. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Bawaslu Kota Pasuruan membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM) menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh Anas mengatakan, posko itu sebagai media pengaduan masyarakat terhadap sejumlah permasalahan atau potensi pelanggaran.

"Yang dilaporkan potensi pelanggarannya itu selama tahapan pemilu 2024 berlangsung. Termasuk potensi pencatutan nama tanpa seizin pemilik identitas," katanya.

Hal itu disampaikan Anas,sapaan akrab Ketua Bawaslu Kota Pasuruan saat memberikan sosialisasi dan peresmian posko ini, Senin (15/8/2022).

Menurut Anas, biasanya banyak terjadi pencatutan nama tanpa seizin pemilik identitas di tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2024.

Baca juga: Timsel Resmi Serahkan Hasil Seleksi Komisioner Bawaslu Jatim, Ada 6 Orang yang Lolos, Siapa Saja?

"Makanya, Posko Aduan ini menjadi solusi agar masyarakat bisa lebih mhda menyampaikan keluhan, kami juga dengan mudah memberikan respon," katanya.

Anas menyampaikan potensi pelanggaran pada tahapan awal pemilu 2024 yakni pencatutan nama secara sepihak pada keanggotaan partai politik sangat tinggi.

Disampaikan Anas, setelah berakhir masa tahapan pendaftaran, Bawaslu akan mengawasi proses tahapan verifikasi administrasi partai politik.

Verifikasi itu, kata Anaa berbekal data partai politik yang diunggah pada sistem partai politik (sipol). Maka dari itu, datanya harus akurat.

"Jika seseorang yang dicatut namanya sepihak oleh parpol tentu itu pelanggaran, karena jika dibiarkan akan merugikan orang yang dicatut namanya" tegasnya. 

Banner posko sudah ditempatkan di depan Bawaslu Kota Pasuruan, dan juga membuka secara online melalui form aduan yang dapat diakses di website Bawaslu.

Arif warga Kelurahan Krampyangan Bugul Kidul mengaku menjadi korban pencautan identitas istrinya tanpa seizin atau sepengetahuannya.

"Upaya Bawaslu tersebut wajib didukung dalam rangka melindungi data kita. Nama istri saya tercatat sebagai anggota parpol. Dan ini merugikan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved