Berita Kota Malang

Bawaslu Kota Malang Terima Aduan Warga Mojolangu yang Namanya Dicatut Jadi Kader Parpol

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang menerima aduan warga Mojolangu yang mengaku namanya dicatut menjadi kader partai politik.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Rifki Edgar
Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Malang, Rusmi Fahrizal Rustam mengatakan, Bawaslu Kota Malang telah menerima aduan dari warga atas pencatutan nama menjadi kader partai politik, Sabtu (27/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Seorang warga yang namanya dicatut menjadi kader partai politik melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang.

Aduan tersebut diterima oleh Bawaslu Kota Malang, dari seorang warga yang berdomisili di Mojolangu, Kota Malang.

Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Kota Malang, Rusmi Fahrizal Rustam menyampaikan, ini merupakan aduan pertama yang didapatkan oleh Bawaslu.

"Kemarin itu kami dapat aduan dari warga yang namanya dicatut jadi kader salah satu parpol. Dia protes, kemudian kami laporkan untuk ditindaklanjuti," ucapnya kepada Tribun Jatim Network, Sabtu (27/8/2022).

Rustam menyampaikan, saat ini sedang berlangsung proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Kota Malang.

Hingga 25 Agustus 2022 kemarin, total sudah ada 22 partai politik yang lolos administrasi di Kota Malang, dari 24 partai politik yang lolos verifikasi secara nasional.

Syarat untuk lolos verifikasi ini salah satunya ialah harus mendapatkan dukungan minimal 1.000 orang.

Jika dilihat dari jumlah penduduk di Kota Malang, masing-masing partai politik harus memiliki dukungan minimal 867 orang, agar lolos proses verifikasi.

"Saat ini kan prosesnya satu data semua melalui aplikasi Sipol. Jadi aduan dari warga ini yang kemudian kami tindak lanjuti dan kami sampaikan ke KPU," ujarnya.

Rustam menjelaskan, setelah verifikasi partai politik, nantinya akan dilakukan verifikasi faktual ke lapangan oleh Bawaslu pada Oktober 2022 mendatang.

Verifikasi faktual ini dilakukan, untuk melakukan kroscek langsung lapangan, apakah nama-nama orang yang telah terverifikasi ini, merupakan kader dari partai politik atau tidak.

Jika terbukti ada pelanggaran, Bawaslu akan melakukan pelaporan ke KPU Kota Malang agar ditindaklanjuti.

"Kami juga meminta masyarakat agar aktif, apabila menemukan kejanggalan, atau namanya dicatut oleh salah satu parpol," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Malang

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved