Berita Nganjuk

Setahun, Pembangunan Rumah Warga Korban Tanah Longsor di Nganjuk Belum Terlaksana, Dana Belum Cair

Sudah setahun, pembangunan rumah warga untuk korban tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Nganjuk belum terlaksana, dana belum cair.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid mengatakan, pembangunan 48 unit rumah korban bencana tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Nganjuk, belum bisa terealisasi karena dana belum cair, Senin (29/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk belum dapat merealisasikan pembangunan 48 unit rumah korban tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, di lokasi relokasi.

Pasalnya, hingga kini, dana pembangunan unit rumah korban tanah longsor dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum cair, meski telah disetujui pemerintah pusat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid menjelaskan, anggaran pembangunan rumah korban tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, sebenarnya telah disetujui sebesar Rp 50 juta per unit. Dengan demikian, total anggaran pembangunan rumah korban tanah longsor di tempat relokasi mencapai sekitar Rp 2,4 miliar.

"Semua dana tersebut bersumber dari APBN melalui BNPB untuk membangun rumah bagi para korban tanah longsor yang terjadi pada tahun 2021 lalu," kata Abdul Wakid, Senin (29/8/2022).

Dengan demikian, dikatakan Abdul Wakid, untuk anggaran pembangunan rumah warga korban tanah longsor tidak ada yang dari APBD Kabupaten Nganjuk. Semuanya murni ditanggung dari APBN pemerintah pusat.

Memang, diakui Abdul Wakid, dengan alokasi anggaran pembangunan rumah bagi warga korban tanah longsor tersebut dirasa masih kurang. Namun setidaknya, dengan anggaran itu bisa untuk membangun rumah sederhana untuk hunian.

Oleh karena itu, ungkap Abdul Wakid, nantinya setelah rumah hunian yang dibangun BPBD dengan anggaran dari APBN selesai dan diserahkan kepada warga, serta telah diaudit oleh BNPB, maka warga bisa melakukan perbaikan rumahnya sesuai dengan yang diinginkan.

"Artinya, pembangunan unit rumah bagi para korban tanah longsor di tempat relokasi akan dibangun menyesuaikan dengan plafon anggaran yang diberikan," tandas Abdul Wakid.

Hanya saja, tambah Abdul Wakid, para korban tanah longsor harus bersabar dahulu karena pembangunan rumah belum bisa dimulai sekarang, karena anggaran belum turun.

Yang dilakukan sekarang ini masih dalam tahap penataan tempat relokasi dengan membangun fasilitas umum yang dibutuhkan warga, mulai dari pembangunan jalan dan saluran irigasi serta lainnya.

"Tentunya kami berharap anggaran rumah hunian bagi korban tanah longsor bisa segera turun, sehingga pembangunan bisa segera dilakukan dan diselesaikan untuk secepatnya diserahkan kepada warga," tutur Abdul Wakid.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Nganjuk

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved